Purbaya Bantah Ada Campur Tangan Sri Mulyani di APBN 2026, Tambahan Rp43 Triliun untuk Daerah Hasil Evaluasi Lapangan

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan isu yang menyebut adanya “pesan sponsor” dari mantan Menkeu Sri Mulyani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia menegaskan tidak ada instruksi atau arahan khusus dari siapa pun dalam perumusan kebijakan fiskal tersebut.

“Pesan khusus enggak ada, pesan sponsor juga enggak ada. Anggaran yang sudah ada masih bagus, jadi tidak perlu diubah banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Purbaya menyebut satu-satunya penyesuaian signifikan dalam APBN 2026 adalah pada pos Transfer ke Daerah (TKD), yang dinaikkan sebesar Rp43 triliun dari semula Rp649,99 triliun menjadi Rp692,99 triliun. Penambahan itu dilakukan untuk menenangkan gejolak di berbagai daerah akibat pemangkasan anggaran tahun depan yang dinilai terlalu dalam.

“Hanya transfer ke daerah yang kami ubah. Tambahan Rp43 triliun ini penting karena banyak daerah merasa berat dengan pemotongan sebelumnya. Jadi ini untuk menstabilkan situasi di lapangan,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Saya tanya ke Pak Tito, apakah dana tambahan itu cukup, dan beliau bilang cukup. Jadi saya setujui semuanya tanpa koreksi satu rupiah pun,” jelasnya.

Langkah ini diambil setelah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan keluhan atas penurunan tajam alokasi TKD 2026 yang turun hampir 30 persen dari tahun ini.

Al Haris menyebut pemotongan tersebut berdampak besar terhadap kemampuan daerah membayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan pembiayaan program wajib. “Beberapa daerah mungkin kesulitan membayar KPP-nya, karena pos belanja pegawai sudah sangat besar,” kata Al Haris saat menemui Purbaya di Kantor Kemenkeu, Selasa (7/10/2025).

Ia mencontohkan, di Provinsi Jambi saja alokasi TKD turun dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,1 triliun akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan bahwa revisi Rp43 triliun sudah cukup untuk menyeimbangkan kembali fiskal daerah tanpa membebani APBN. “Kita tidak bongkar total APBN 2026, hanya koreksi di bagian transfer daerah agar pemerintah daerah bisa beroperasi dengan wajar,” ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa revisi tersebut merupakan intervensi dari pihak lain. “Enggak ada pesan dari Bu Sri (Mulyani), enggak ada arahan dari siapa pun. Semua murni hasil evaluasi dan usulan lapangan,” tegasnya.

Menurut Purbaya, pemerintah pusat berkomitmen menjaga hubungan fiskal yang sehat dengan pemerintah daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif. “Kita ingin daerah tetap kuat secara fiskal, tapi tetap dalam kerangka APBN yang realistis dan berkelanjutan,” tutupnya. ***