Purbaya Ingin Disiplin Anggaran, Luhut Dorong Pertumbuhan Rakyat

JAKARTA – Perbedaan pandangan antara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka diskusi lebih luas tentang arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan akan tetap memotong anggaran MBG yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025. “Kalau anggarannya enggak nyerap, kami potong juga,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/10/2025). Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga efisiensi dan disiplin keuangan negara di tengah tekanan ekonomi global.

Sebaliknya, Luhut meminta agar pemotongan tidak dilakukan terburu-buru. Menurutnya, serapan anggaran MBG menunjukkan peningkatan signifikan dan mulai memberi dampak ekonomi riil di masyarakat. “Penyerapannya kelihatan sangat membaik, jadi Menteri Keuangan tidak perlu cepat-cepat menarik dana itu,” katanya, Jumat (3/10/2025).

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan serapan dana MBG telah mencapai Rp21,46 triliun hingga awal Oktober, dengan potensi tambahan Rp28 triliun dari dana standby nasional. Ia menilai dana ini berperan besar dalam menggerakkan ekonomi lokal, terutama di sektor pangan dan usaha kecil.

Analis ekonomi menilai perbedaan pandangan dua pejabat ini mencerminkan dilema klasik kebijakan fiskal: menyeimbangkan antara pengendalian anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Purbaya berfokus pada tata kelola keuangan negara, sedangkan Luhut melihat potensi program MBG sebagai stimulus ekonomi jangka pendek.

Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, langkah Prabowo untuk menjaga keduanya tetap selaras menjadi kunci. Efisiensi anggaran memang penting, namun program rakyat seperti MBG menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Polemik ini akhirnya menggambarkan wajah kebijakan fiskal era Prabowo: hati-hati, terukur, tetapi tetap berpihak pada rakyat kecil. ***