Mahkamah Konstitusi Pastikan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Gugatan Gugur karena Pemohon Wafat

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wakil menteri (Wamen) tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi, baik di perusahaan negara maupun swasta. Penegasan ini tetap berlaku meski gugatan uji materiil Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak dapat dilanjutkan karena pemohon telah meninggal dunia.

Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025. Dalam sidang yang digelar Jumat (18/7/2025), MK menolak permohonan uji materiil karena pemohon, Juhaidy Rizaldy Roringkon, meninggal dunia pada 22 Juni 2025 berdasarkan surat keterangan RS Dr. Suyoto Jakarta.

“Karena pemohon telah meninggal dunia, maka kedudukan hukumnya tidak dapat dinilai lebih lanjut. Syarat legal standing menjadi tidak terpenuhi,” jelas Wakil Ketua MK, Saldi Isra.

Meski permohonan tidak bisa diterima secara formal, MK tetap menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan bagi menteri juga berlaku untuk wakil menteri. Hal ini selaras dengan putusan sebelumnya, yaitu Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang menafsirkan larangan dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 mencakup seluruh pejabat kementerian.

Pasal tersebut melarang menteri (dan kini ditegaskan termasuk wakil menteri) merangkap jabatan lain seperti pejabat negara, komisaris atau direksi perusahaan, serta pimpinan organisasi yang menerima anggaran negara.

Sebelum meninggal dunia, Juhaidy selaku Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) menilai bahwa tidak adanya larangan eksplisit bagi wakil menteri menimbulkan celah konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ia sempat meminta MK memperjelas frasa "Menteri" agar mencakup "Menteri dan Wakil Menteri" secara eksplisit.

Dengan putusan ini, MK menutup ruang tafsir ganda dan memastikan bahwa jabatan wakil menteri tidak dapat disandingkan dengan posisi komisaris atau direksi, baik di BUMN maupun perusahaan swasta. ***