Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan

JAKARTA - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Keputusan politik ini diambil setelah pertemuan tertutup dengan Presiden RI, Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Kabar mundurnya orang nomor dua di Indonesia tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi.

"Betul," jawab Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi singkat saat dimintai konfirmasi melalui pesan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pertemuan antara Gibran dan Kepala Negara berlangsung sesaat setelah Prabowo tiba dari kunjungan kerja ke Aceh. Di provinsi tersebut, Presiden baru saja meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat, serta menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh warga setempat.

Isu pengajuan pengunduran diri ini sejatinya mulai mencuat sejak Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan untuk menyampaikan langsung niatnya mundur dari posisinya saat ini.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Menurut Prasetyo, langkah tersebut dipicu oleh rentetan polemik yang tengah mendera Gibran belakangan ini. Kendati surat permohonan telah diajukan, Prabowo hingga saat itu belum memberikan keputusan resmi untuk menerima atau menolak usulan tersebut.

"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," papar Prasetyo.

Ditemui secara terpisah di Istana Wapres, Gibran menyebutkan bahwa ia menerima sejumlah masukan konstruktif dari Presiden terkait dinamika hukum dan politik yang terjadi.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," jelas Gibran.

Sebagai bentuk perlawanan hukum lanjutan, Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi secara intensif dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah ini disiapkan untuk menyusun peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan ke Mahkamah Agung. ***