120 Anggota DPR RI Lintas Fraksi Resmi Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran Lewat HMP

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi berbeda resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen usulan ini diserahkan langsung ke meja Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026). Manuver politik tersebut menjadi babak baru dalam menyikapi polemik legitimasi pucuk pimpinan negara yang terus bergulir.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa membenarkan bahwa pihaknya telah menerima dokumen yang memuat ratusan tanda tangan legislator Senayan. Ia memastikan seluruh kelengkapan administratif dari masing-masing pengusung telah diverifikasi oleh kesekretariatan.

"Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang," urainya.

Dukungan terhadap usulan pemakzulan ini mengalir deras dari berbagai kubu. Fraksi PKS menjadi penyumbang suara terbanyak dengan 28 anggota, disusul Nasdem 19 anggota, serta PKB dan Demokrat yang masing-masing diwakili 18 anggota.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP turut memberikan 14 suara, disusul Golkar 13 suara, Gerindra 11 suara, dan satu suara dari PAN. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengisian jabatan tertinggi negara.

"Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat," tegasnya.

Landasan konstitusional pengajuan HMP ini dinilai sudah sangat matang menyusul putusan lembaga peradilan. Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi parameter utama yang melegitimasi langkah parlemen saat ini.

"Kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," cetusnya.

Desakan untuk mempercepat proses politik ini juga disuarakan secara lantang oleh perwakilan Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto. Pihaknya memandang HMP sebagai satu-satunya jalan keluar agar sistem ketatanegaraan tidak tersandera oleh ketidakpastian.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti mengaku keputusan fraksinya diambil demi menyerap keresahan publik. Para wakil rakyat sepakat untuk segera menyudahi polemik ini agar masyarakat mendapat kepastian yang jelas.

"Kami ingin menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri," pungkasnya. ***