Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menepis isu politik yang menyebut dirinya berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Puan meminta publik tidak terjebak dalam spekulasi liar dan lebih memilih memusatkan perhatian pada tugas-tugas legislasi.

"Jangan berandai-andai. Kita fokus saja kerja," tegasnya saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Merespons wacana kekosongan kursi wakil presiden, Peneliti Senior Bidang Politik BRIN Lili Romli menjelaskan bahwa proses pemberhentian tidak bisa dilakukan secara instan. DPR memang memiliki hak konstitusional melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP), namun usulan tersebut harus melewati berbagai tahapan di lembaga negara lainnya.

"Setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 dari yang hadir, diajukan ke MK," terangnya.

Apabila nantinya terbukti bersalah atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR akan menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian tersebut kepada MPR. Keputusan pemakzulan baru bisa dinyatakan sah jika kembali disetujui oleh sedikitnya dua pertiga anggota MPR.

Jika pemakzulan benar-benar terealisasi, konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk menyodorkan dua nama calon pendamping baru. Kandidat pengganti ini dapat ditarik dari unsur partai politik, tokoh nonpartai, maupun kalangan profesional.

Kendati demikian, aturan turunan mengenai tata cara pengisian jabatan wakil presiden yang kosong ternyata belum diatur secara detail di dalam undang-undang. Celah aturan ini membuka ruang bagi presiden untuk menimbang secara mandiri perlu atau tidaknya posisi tersebut diisi kembali.

"Pengisian tentang jabatan wapres yang kosong tersebut karena belum diatur lebih jauh dalam UU, bisa jadi jabatan wapres diserahkan ke presiden, apa perlu ada wapres atau tidak," pungkasnya. ***