Jangan Ada Etanol Impor, Bahlil Kunci Pasokan Bahan Baku BBN E50 dari Tebu dan Jagung

JAKARTA - Sektor pertanian di berbagai daerah bersiap menyambut pembukaan jutaan lapangan kerja baru lewat agenda percepatan produksi bahan bakar nabati. Pemerintah mematok target pengembangan campuran bensin bioetanol jenis E10 hingga E50 murni menggunakan hasil panen petani domestik untuk memutus mata rantai ketergantungan impor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mewanti-wanti agar program ini tidak menjadi kedok baru masuknya produk luar negeri. Hal ini ia sampaikan setelah peta jalan pengembangan E50 resmi dibahas dalam forum Dewan Energi Nasional (DEN) dengan menyesuaikan tingkat kesiapan industri lokal.

"Jadi kita tidak mau menerapkan E10, E20, atau E50 tapi etanolnya diimpor dari luar, sama aja itu," tekan Bahlil di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Optimasi Panen Petani untuk Transisi Energi

Kondisi geopolitik global yang tidak pasti membuat pemerintah melirik tebu, jagung, dan singkong sebagai fondasi ketahanan energi masa depan. Bahlil menjabarkan bahwa proses pengolahan komoditas ini akan menghidupkan perekonomian kawasan daerah tertinggal.

Dalam garis waktu yang disusunnya, Bahlil mencontohkan realisasi E10 bisa dimulai pada 2027 dan disusul E20 setahun kemudian. Ia berkaca pada jejak sukses program biodiesel B50 di dalam negeri serta implementasi bensin E100 yang telah berjalan mulus di Brasil dan beberapa negara bagian Amerika Serikat.

"Kalau ini mampu kita lakukan ke E50, insyaallah target kita, kita tidak lagi melakukan impor bensin yang jadi, produk jadi," urai Menteri ESDM.

Kolaborasi Investasi dan Lahan Ramah Lingkungan

Merespons instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman telah berkoordinasi dengan 44 bupati untuk segera mengeksekusi lahan penanaman dalam waktu dekat. Ia memastikan ketersediaan 1 hingga 2 juta hektare lahan, dimana 1 juta hektare diantaranya dikhususkan untuk komoditas tebu.

Amran menegaskan praktik deforestasi bukan pilihan pemerintah. Program ini memprioritaskan pemanfaatan 1,3 juta hektare lahan yang berstatus sudah dilepaskan serta area agroforestri. "Jadi jangan langsung babat hutan, nggak. Itu terakhir," cetusnya.

Terkait infrastruktur produksi, pemerintah menawarkan skema investasi proporsional yang memadukan kekuatan BUMN sekitar 30 persen dan swasta 70 persen untuk membangun pabrik pengolahan di daerah. Amran merumuskan tahapan penerapan etanol yang menargetkan penyaluran E20 pada tahun 2029 dan berlanjut ke tahap E40 pada rentang waktu 2030–2031.

Integrasi penuh dari program B50 dan E50 ini dikalkulasi mampu mengerem larinya devisa hingga 30 miliar Dolar AS atau Rp500 triliun per tahun. "Kalau ini terjadi, minimal itu delapan juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen," jelas Amran.***