Anggaran Pendidikan 2027 Tembus Rp819 Triliun, Sinyal Kuat PTN Gratis Makin Dekat

JAKARTA - Kalangan legislatif menyambut positif gagasan membebaskan biaya pendidikan negeri hingga jenjang perguruan tinggi. Meski didukung penuh, implementasi kebijakan yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto ini dituntut harus tetap menjaga keseimbangan antara akses gratis dan kualitas pelayanan akademik di kampus.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian menyebutkan hak mendapatkan edukasi yang layak merupakan amanat yang tak boleh terhalang oleh kendala finansial. Oleh karenanya, wacana menggratiskan universitas negeri sangat rasional untuk didorong lebih jauh.

"Prinsipnya, pendidikan adalah hak warga negara dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas," terang Hadrian, Minggu (20/9/2026).

Syarat Ketat dari Parlemen

Kendati sepakat dengan visi presiden, Hadrian mengingatkan bahwa kebijakan ini butuh simulasi hitungan yang sangat cermat. Ketika Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelak dihapus, negara wajib hadir menutup lubang operasional perguruan tinggi agar kegiatan riset serta upah dosen tak terkena imbas pemotongan.

Ia turut menjabarkan bahwa rancangan dana pendidikan dalam RAPBN 2027 memang dirancang cukup besar, yakni mencapai angka Rp819,44 triliun. Sayangnya, gelontoran dana itu tidak menumpuk di satu pos saja.

"Tetapi anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, sehingga tidak seluruhnya bisa langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis di PTN," urainya. Hal inilah yang mendasari DPR menuntut adanya penguatan porsi anggaran khusus untuk Kemdiktisaintek dalam pembahasan ke depan.

Kementerian Bergerak Cepat

Tuntutan dari legislatif ini sejalan dengan persiapan yang tengah dilakukan pihak eksekutif. Mendiktisaintek, Brian Yuliarto mengaku pihaknya sudah lebih dulu diminta oleh presiden merancang kajian kelayakan serta skema alternatif pendanaan kuliah tanpa biaya tersebut.

"Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri," sebut Brian pada hari yang sama.

Brian turut memaparkan bahwa keberpihakan negara terhadap calon sarjana dari keluarga kurang mampu sudah berjalan. Pada tahun 2025, kementerian mencatat 28,2 persen mahasiswa baru di instansi pendidikan negeri mendapatkan kucuran dana lewat berbagai jalur bantuan, termasuk program beasiswa dan KIP Kuliah. Nantinya, seluruh detail rumusan baru ini akan disetorkan kembali ke presiden untuk diputuskan bersama instansi lintas sektoral.

Muasal Gagasan Pendidikan Tanpa Biaya

Arah kebijakan pendidikan ini menjadi sorotan utama usai Prabowo Subianto menyinggungnya secara terbuka saat perayaan HUT ke-28 PAN di kawasan JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dalam pidato tersebut, ia melontarkan janjinya untuk segera memimpin rapat terbatas demi memastikan biaya pendidikan SD, SMP, SMA, dan universitas negeri bisa menjadi nol rupiah.

Prabowo juga mengulas perjalanannya memimpin kabinet selama dua tahun terakhir. Ia mengaku banyak mengalokasikan tenaga dan waktu untuk membenahi masalah akar rumput yang sifatnya mendesak, sehingga terkadang dinilai jarang melakukan komunikasi publik.

Ragam masalah mendesak itu mencakup rehabilitasi gedung sekolah dengan atap nyaris roboh, ketiadaan sanitasi sekolah yang mumpuni, serta minimnya akses jembatan desa. Di ranah kesejahteraan pegawai, peningkatan pendapatan tenaga pendidik, hakim, hingga tenaga kesehatan juga menjadi fokus utama guna menutup celah masuknya uang suap.

Guna mendanai keseluruhan rencana besar tersebut—terutama penghapusan biaya pendidikan—Prabowo telah mengantongi satu siasat pasti. "Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," tukasnya menanggapi potensi pertanyaan publik terkait sumber pendanaan negara.***