Cegah Warga Miskin Terlewat Bantuan, Gus Ipul Gagas Gerakan Peduli Tetangga

JAKARTA - Keterbatasan pemahaman teknologi sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan hak asasinya. Merespons kerentanan tersebut menjelang perombakan total penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2027, Kementerian Sosial kini membangun Gerakan Nasional Peduli Tetangga agar tidak ada satupun warga miskin yang luput dari pendataan negara.

Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf membeberkan bahwa mulai tahun 2027, pendekatan penyaluran bansos di Indonesia akan dirombak total dari yang semula bersifat pasif menjadi sistem on demand atau berbasis pengajuan mandiri. Kebijakan ini menyasar pendaftaran ulang seluruh program bantuan seperti sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Tahun 2027 bansos berubah bentuk, dari antre menjadi on demand. Mulai tahun 2027, kita ubah cara bantuan sosial bekerja. Siapa yang butuh, boleh mengajukan atau meminta," rincinya dalam agenda apel pagi di lingkungan Kemensos, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Ancaman Nyata Ketimpangan Akses

Penerapan perlindungan sosial (Perlinsos) digital menuntut kesiapan gawai dan literasi internet masyarakat. Gus Ipul secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya mengenai ancaman exclusion error, yakni tersingkirnya warga miskin dari daftar penerima hanya karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk mendaftarkan diri secara daring.

"Tantangannya dua arah, jangan sampai terlewat, jangan sampai keliru. Nama teknisnya exclusion error. Bahasa sederhananya, jangan sampai ada yang membutuhkan tapi tidak tahu ke mana harus minta. Jangan sampai ada yang berhak tetapi tidak sanggup mendaftar sendiri," sebutnya.

Guna meminimalisasi risiko tersebut, kementeriannya tidak bisa sekadar menyodorkan aplikasi. Lewat Agen Perlinsos di dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal didorong untuk saling bantu mendaftarkan tetangganya yang kesulitan ekonomi

"Ini bukan proyek kementerian. Ini gerakan sosial. Bedanya sederhana. Proyek selesai begitu anggarannya habis. Gerakan sosial hidup selama masih ada orang yang peduli," jelasnya.

Hasil Awal Uji Coba Nasional

Gagasan transisi ini bukan sebatas wacana di atas kertas. Kemensos ternyata telah menjalankan perluasan uji coba secara bertahap di 258 kabupaten dan kota di penjuru negeri.

"Dan langkah sudah berjalan. Uji cobanya diperluas ke 258 kabupaten/kota dan dalam waktu 2 bulan terakhir sudah lebih dari 4 juta keluarga yang terdaftar," paparnya.

Menyeimbangkan Data Lapangan

Selama masa transisi menuju 2027, pemerintah akan menjalankan dua metode sekaligus. Pendataan proaktif dari negara akan berpadu dengan skema usul dan sanggah dari masyarakat. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk memastikan mereka yang ekonominya telah bangkit bisa segera dihapus dari data, memberi ruang bagi pihak lain yang lebih berhak.***