Bongkar Korupsi Sistematis Batubara, KPK Sita Rp3,5 Miliar dari Tokoh Partai

JAKARTA - Eksploitasi sumber daya alam rupanya tidak sekadar merusak lingkungan, tetapi juga merampok hak publik melalui modus setoran bawah meja. Praktik lancung ini terbongkar setelah aparat menyita uang tunai Rp3,5 miliar dari rumah seorang pimpinan partai politik yang juga memegang posisi elit di sebuah organisasi kemasyarakatan besar.

Tumpukan uang bernilai fantastis itu diduga merupakan pelicin yang dihitung secara teliti berdasarkan setiap metrik ton batubara yang dikeruk dari tanah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Skema setoran ini didesain begitu rapi untuk mengelabui pantauan aparat negara.

"Uang tersebut diduga kuat terkait atau bersumber langsung dari penerimaan gratifikasi per metrik ton batubara," papar Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media, Kamis (10/9/2026).

Skema Setoran Berbasis Volume

Uang sitaan miliaran rupiah ini menjadi barang bukti penting untuk merangkai teka-teki jaringan mafia tambang. Aparat penegak hukum sedang memetakan kemana saja fulus tersebut didistribusikan dan untuk kepentingan apa uang itu digunakan oleh sang petinggi politik.

Perkara rasuah ini melibatkan seorang mantan penguasa daerah setempat sebagai aktor intelektual, berkolaborasi dengan tiga entitas bisnis besar.

Perusahaan Jadi Tersangka

Lembaga antirasuah memastikan ketiga korporasi tersebut tidak sekadar menjadi korban pemerasan, melainkan pelaku aktif. Karena peran terstruktur yang mereka mainkan, ketiganya secara resmi dijerat sebagai tersangka kejahatan korporasi.

"Memang ada peran secara terstruktur dari pihak korporasi, bukan sekadar kelalaian individu. Atas dasar itulah kami menetapkan korporasi sebagai tersangka," rincinya.

Jejak Uang di Jalur Distribusi

Langkah menjerat korporasi sengaja diambil agar kelak seluruh aset hasil pengerukan kekayaan alam ilegal bisa dirampas untuk kas negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tidak hanya soal uang tunai, aparat juga membidik rute logistik batubara. Pemeriksaan maraton dilakukan guna mengungkap tabir penyalahgunaan layanan jalan pengangkutan, mulai dari area penambangan hingga kapal tongkang di dermaga.

Mengenai jadwal pemeriksaan lanjutan atau konfrontasi saksi antara oknum politisi bersangkutan dengan pimpinan ormas tingkat daerah di Kalimantan Timur, penyidik masih mengevaluasi seluruh hasil pemeriksaan sebelumnya.

"Perkembangannya akan kami pantau terus berdasarkan kebutuhan penyidikan," tutup Budi.***