Warga Miskin Masuk Desil Atas, Menkeu Desak BPS Benahi DTSEN

JAKARTA - Keluhan masyarakat terkait akurasi penetapan desil kesejahteraan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sedang berjalan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Hal ini merespons temuan di lapangan di mana masyarakat kelas menengah ke bawah justru masuk ke dalam desil 9 dan 10, yang notabene merupakan kelompok masyarakat sejahtera.

Tuntutan Akurasi Pemeringkatan

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memperbaiki sistem pemeringkatan kesejahteraan agar ke depannya data yang dihasilkan lebih faktual.

"Sedang diperbaiki itu DTSEN-nya," tegas Purbaya usai sidang debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Kesalahan klasifikasi desil berdampak signifikan bagi warga. Mereka yang keliru tercatat sebagai kelompok sejahtera berpotensi kehilangan hak atas sejumlah program afirmasi pemerintah, seperti bantuan sosial (bansos) hingga BBM bersubsidi.

Alokasi Dana Jumbo

Untuk merealisasikan perbaikan data tersebut, Kementerian Keuangan telah mencairkan dana yang sangat besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Nilainya mencapai hampir Rp7 triliun

"Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun (2026) penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," urainya.

Dengan dukungan fiskal tersebut, Purbaya menargetkan sistem pendataan BPS bebas dari masalah keliru sasaran. "Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik," sambungnya.

Klarifikasi Parameter BPS

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa penentuan desil tidak hanya bersumber pada indikator tunggal seperti penghasilan atau gaji bulanan.

Menurutnya, desil adalah perbandingan kondisi sosial ekonomi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," jelas Amalia dalam pernyataan resmi, Jumat (21/8/2026).

Ia mengimbau masyarakat untuk memahami fungsi desil secara komprehensif. "Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," pungkasnya.***