Jelang Pemilu Parlemen, Perdana Menteri Israel Tutup Peluang Kedaulatan Palestina

JAKARTA - Silang pendapat terkait masa depan geopolitik kawasan terus menghangat di Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak prospek berdirinya negara Palestina selama ia memimpin pemerintahan.

Pernyataan ini dilontarkan Sabtu (22/8/2026) sebagai jawaban langsung atas seruan pengakuan internasional yang digagas oleh Ketua United Arab List, Mansour Abbas.

Fokus Agenda Rekonsiliasi

Di sisi lain, Mansour Abbas menjadikan agenda rekonsiliasi damai sebagai fokus utama kelompoknya. Saat berpidato di Kota Tayibe, ia menegaskan bahwa dukungan global terhadap eksistensi Palestina sudah semakin solid.

Oleh karena itu, Abbas mendesak pemerintah Israel serta AS untuk segera mengambil langkah nyata. "Negara Palestina sudah ada, dan dunia mengakuinya," jelasnya.

Namun, harapan tersebut ditepis oleh kubu petahana. "Selama saya masih menjabat sebagai perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang dikendalikan Iran, baik di Gaza maupun di Yudea dan Samaria," urainya.

Tekanan Elektoral Petahana

Sikap pantang mundur pemerintah muncul di tengah fluktuasi dukungan publik berdasarkan sejumlah survei elektabilitas. Menuju pemilu (27/10/2026), hasil jajak pendapat Channel 13 pada (19/8/2026) menunjukkan koalisi sayap kanan hanya meraup 51 kursi.

Proyeksi ini menyisakan defisit 10 kursi untuk membentuk kabinet mayoritas. Partai Likud pun dihadapkan pada tren pelemahan, dengan potensi perolehan sekitar 20 kursi dari kepemilikan 32 kursi saat ini. Penurunan dukungan ini membuat strategi politik Netanyahu mengenai perang Gaza dan isu Palestina menjadi kunci dalam mempertahankan kekuasaan. ***