Kalimantan Catat Ribuan Titik Panas, Belasan Korporasi Diduga Terlibat Karhutla

JAKARTA - Bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali merusak luasan area hutan serta mengganggu kualitas udara lintas batas. Temuan terbaru menunjukkan episentrum kebakaran masih terpusat di pulau Kalimantan, dengan indikasi kuat adanya keterlibatan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Koordinator Kampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian mengungkapkan lonjakan jumlah titik panas yang tajam beberapa waktu terakhir. Rentang bulan April hingga Juni biasanya mencatatkan angka di bawah 74 titik per bulan, namun Juli 2026 angka tersebut meningkat drastis menjadi 615 titik panas.

"Kenaikan mencolok terjadi di Kalbar dengan 778 hotspot, atau sekitar 65 persen dari total hotspot skala tinggi di Kalimantan," jelasnya, Sabtu (22/8/2026). Secara total, sejak Januari hingga akhir Juli 2026, kawasan Kalimantan menyumbang 34.262 titik panas dari total 118.420 hotspot berskala nasional.

Jejak Api di Kawasan Industri

Penelusuran data spasial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan fakta bahwa banyak titik api bermula dari wilayah konsesi komersial. Sebanyak 1.351 dari 11.189 titik panas teridentifikasi berada di dalam area izin operasional milik 15 perusahaan besar.

Rincian sebaran titik api tersebut terbagi ke dalam sektor kelapa sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan areal tambang. Perusahaan yang tercatat dalam daftar antara lain PT Limpah Sejahtera, PT Lestari Alam Raya, PT Meskom Agro Sarimas, PT Sumatra Unggul Makmur, PT Trisetya Usaha Mandiri 2, PT Sekato Pratama Makmur, PT Bhatara Alam Lestari, PT Arara Abadi, PT Wira Karya Sakti, dan PT Grace Putri Perdana. Sejumlah perusahaan tambang seperti Kaltim Prima Coal, Vale Indonesia Tbk, Laman Mining, Weda Bay Nickel, dan Kideco Jaya Agung juga masuk dalam temuan data.

Uli menyayangkan lambannya langkah aparat dalam menindak perusahaan yang terbukti berulang kali membiarkan arealnya terbakar setiap datangnya musim kemarau. "Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan," sesalnya.

Dampak Asap dan Sentilan Parlemen

Pergerakan arah angin turut membawa imbas asap sisa pembakaran lahan hingga ke negara tetangga. Otoritas pendidikan di Sarawak, Malaysia terpaksa menerapkan Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah (PdPR) untuk 108 sekolah di wilayah Serian, Kamis (20/8/2026) usai Indeks Pencemaran Udara (API) menembus batas maksimal toleransi.

Menyikapi ramainya keluhan dari pihak jiran, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang memberikan respons agar Malaysia dan Singapura bersikap proporsional. Ia mengingatkan bahwa banyak aktivitas bisnis warga dan perusahaannya yang beroperasi mengeruk sumber daya di sektor perkebunan Indonesia.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan-jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu," imbuhnya, Jumat (21/8/2026). ***