Tegaskan Hak Akses Kesehatan, Ketum PDIP Tolak Pemangkasan Anggaran BPJS

JAKARTA - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mendesak pemerintah memastikan keberlanjutan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tanpa adanya pengurangan manfaat bagi publik. Ia secara khusus meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran tambahan untuk memperkuat program layanan masyarakat tersebut.

Pernyataan ini ditekankan Megawati saat memimpin perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026). Dalam momentum tersebut, ia menyoroti realita masyarakat berpenghasilan rendah yang kerap terbebani biaya tinggi saat mengakses fasilitas medis.

Kisah di Balik Pembentukan BPJS

Di hadapan para kader, Megawati menceritakan pengalaman langsungnya saat melihat seorang ibu yang menangis di lorong rumah sakit. Ibu tersebut kebingungan karena anaknya jatuh sakit, sementara sang suami belum kembali dari usahanya mencari uang untuk melunasi biaya perawatan.

"Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat, ada apa Bu, kok anaknya sakit? Bapaknya belum kembali. Lho kenapa? Cari duit, Bu," tuturnya.

Pengalaman empiris inilah yang mendasari keyakinannya mengenai pentingnya jaminan sosial berbasis negara. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan narasi modifikasi kebijakan terhadap program tersebut.

"Saya bikin, saya lho yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik sepertinya apa? Kenapa?," sambungnya.

Kewajiban Konstitusional Pemerintah

Megawati menyatakan rasa sedihnya melihat warga yang terpaksa menjual barang-barang demi menutupi biaya pengobatan. Ia mengingatkan bahwa penyediaan akses kesehatan dan pendidikan merupakan bentuk bakti nyata pemerintah kepada rakyatnya.

"Tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak," terangnya.

Ia menghubungkan pemenuhan hak-hak dasar konstitusional ini dengan substansi kemerdekaan. Menurutnya, penderitaan rakyat akibat kurangnya jaminan kesehatan mirip dengan kesengsaraan di masa penjajahan yang tidak boleh terulang. 

Makna Kemerdekaan yang Sesungguhnya

Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, Megawati meminta masyarakat untuk tidak sekadar melaksanakan rutinitas upacara bendera. Ia mendorong warga untuk meneruskan semangat perjuangan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jangan kita lupakan! Maukah kalian untuk dijajah kembali?," tanyanya kepada peserta upacara yang serempak dijawab dengan kata "Tidak!".

Ia berpesan agar semangat kebangsaan dan kemanusiaan tidak luntur hanya karena urusan politik praktis atau kekuasaan.

"Jangan sampai perbedaan politik menghilangkan perikemanusiaan. Jangan sampai kekuasaan mengalahkan suara hati nurani," tutupnya.***