Polemik Perjalanan Dinas Hingga Mutasi, Menteri PU Diminta Kembali Fokus Pembangunan

JAKARTA - Rentetan kontroversi yang menyelimuti lingkungan Kementerian PU belakangan ini memicu reaksi dari Senayan. Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro menuntut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk kembali memprioritaskan tugas pembangunan dan menghentikan kehebohan, Kamis (16/7/2026).

Selama beberapa waktu terakhir, kementerian ini justru menonjol akibat berbagai polemik. Mulai dari insiden pencopotan dua Direktur Jenderal yang dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga kisruh dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang ikut menyeret nama anggota keluarga meski akhirnya dibatalkan. Ditambah lagi, adanya langkah mutasi besar-besaran pejabat di internal yang langsung memicu spekulasi luas.

"Ke depan kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," kata Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro.

Posisi Kementerian PU amat strategis bagi urat nadi infrastruktur nasional. Komisi V DPR menegaskan bahwa energi pemimpin kementerian mestinya dikuras untuk melayani kebutuhan nyata rakyat.

"Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," sambungnya.

Tugas menteri mencakup kewajiban merawat moral kerja organisasi. Bawahan membutuhkan sosok yang memotivasi demi tercapainya target pembangunan nasional.

"Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," bebernya.

Guna mencegah masalah meluas, fungsi pengawasan Komisi V DPR akan diperketat demi memastikan semua program berjalan transparan dan terukur sesuai harapan publik.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi kehebohan maupun ketidakharmonisan di internal Kementerian PU. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja nyata, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin baik," pungkas Syafiuddin.***