Hamas Ajukan Syarat Penyerahan Senjata ke Pemerintah Bersatu Palestina

JAKARTA – Di tengah upaya internasional untuk mengatur masa depan Jalur Gaza, Hamas memberikan sinyal penting mengenai status persenjataan mereka. Kelompok ini menegaskan kesiapan untuk menyerahkan aset militer, namun syaratnya harus diserahkan kepada pemerintahan resmi Palestina yang bersatu.

Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzouk menekankan bahwa pihaknya tidak akan tunduk pada desakan pihak asing, terutama AS dan Israel, yang menginginkan pembubaran paksa kekuatan militer Hamas.

"Senjata hanya dapat diserahkan kepada pihak Palestina, baik itu Otoritas Nasional Palestina maupun negara Palestina yang nantinya akan hadir di Gaza. Senjata tidak akan pernah diserahkan kepada Israel, struktur yang berafiliasi dengannya, ataupun AS," papar Musa Abu Marzouk melalui wawancara dengan RIA Novosti, Rabu (17/6/2026).

Marzouk menilai, proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump tidak memberikan arah politik yang jelas bagi Palestina. Ia khawatir kebijakan yang dipaksakan dari luar justru akan menghancurkan tatanan sosial di Gaza. Baginya, melucuti pihak yang menguasai lapangan tanpa kesepakatan politik internal yang adil adalah langkah berbahaya.

"Berdasarkan pengalaman berbagai negara, melucuti kekuatan yang mengendalikan Jalur Gaza berarti membuka jalan menuju perang saudara atau munculnya kekacauan," sambungnya.

Tantangan besar kini muncul seiring dengan dukungan Dewan Keamanan PBB terhadap rencana Trump, yang mencakup pengerahan pasukan keamanan gabungan dunia dan pemerintahan transisi. Namun, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov memandang implementasi cetak biru perdamaian ini masih menyimpan tanda tanya besar. Di sisi lain, saling tuding pelanggaran kesepakatan antara militer Israel dan Hamas masih menjadi penghambat utama stabilitas di wilayah tersebut.***