Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sidang Lapangan PN Pekanbaru Kasus Fasos Karya Bakti, Kuasa Hukum Bantah Tuduhan JPU
Hukum
19 jam yang lalu
Sidang Lapangan PN Pekanbaru Kasus Fasos Karya Bakti, Kuasa Hukum Bantah Tuduhan JPU
2
DPRD Pekanbaru Kaji R-APBD 2027, Fokus Atasi Banjir dan Bantuan Pendidikan S3
Parlemen
22 jam yang lalu
DPRD Pekanbaru Kaji R-APBD 2027, Fokus Atasi Banjir dan Bantuan Pendidikan S3
Home  /  Berita  /  Cendekia

Purbaya Enggan Ikut Campur Kasus Bea Cukai Meski Tahu Kondisi Sebenarnya

Purbaya Enggan Ikut Campur Kasus Bea Cukai Meski Tahu Kondisi Sebenarnya
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025). (foto: liputan6.com/tira)
Kamis, 21 Mei 2026 16:20 WIB

JAKARTA – Ancaman pencopotan membayangi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI Purn Djaka Budhi Utama, seiring berjalannya proses hukum terkait dugaan penerimaan suap. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bersiap mengambil tindakan pemecatan jika bawahan tersebut terbukti bersalah di meja hijau.

Langkah ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah langsung Presiden, Prabowo Subianto, untuk membersihkan birokrasi dari pejabat yang melakukan pelanggaran.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur. Saya lihat aja seperti apa hasilnya kan kalau orang nuduh bisa saja, tapi kalau terbukti ya sudah," jelas Purbaya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Purbaya mengaku selalu menjalin komunikasi dengan Dirjen Bea Cukai dan mengetahui peta persoalan sebenarnya. Namun, ia konsisten untuk tidak mengintervensi ranah hukum.

"Kan Pak Djaka sama saya komunikasi setiap hari. Saya enggak ikut campur soal itu, tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," tambahnya.

Sikap Menteri Keuangan ini menjadi respons cepat atas peringatan keras Kepala Negara. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden, Prabowo Subianto, meminta pimpinan Bea Cukai yang tidak mampu bekerja segera diganti demi memperlancar pelayanan ekonomi.

Prabowo mengingatkan seluruh birokrat untuk bekerja responsif menyusul banyaknya laporan pengusaha mengenai maraknya praktik pungutan liar. Ia menolak keras adanya pemerintahan yang bersikap santai di tengah tuntutan perbaikan.

"Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semua," urai Prabowo. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:liputan6.com
Kategori:Kampus, Cendekia
wwwwww