Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kejar Target 60 Kilometer, Pemkot Pekanbaru Kebut Perbaikan Jalan Rusak di 15 Kecamatan
Balai Kota
19 jam yang lalu
Kejar Target 60 Kilometer, Pemkot Pekanbaru Kebut Perbaikan Jalan Rusak di 15 Kecamatan
2
Proyek Pelebaran Simpang SKA Pekanbaru Dikebut, Wali Kota Agung Nugroho Minta Warga Bersabar
Balai Kota
18 jam yang lalu
Proyek Pelebaran Simpang SKA Pekanbaru Dikebut, Wali Kota Agung Nugroho Minta Warga Bersabar
3
Tim Gabungan Gerebek Sarang Narkoba Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam, Lima Terduga Pengedar Diringkus
Kabar Bertuah
16 jam yang lalu
Tim Gabungan Gerebek Sarang Narkoba Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam, Lima Terduga Pengedar Diringkus
4
Ubah Lapangan Jalan Belimbing, Pemkot Pekanbaru Bangun Sport Center Mini Rampung Akhir 2026
Balai Kota
20 jam yang lalu
Ubah Lapangan Jalan Belimbing, Pemkot Pekanbaru Bangun Sport Center Mini Rampung Akhir 2026
5
Warga Keluhkan Macet Tuanku Tambusai Pekanbaru, Dinas PUPR Riau Kebut Proyek Pelebaran Jalan
Kabar Bertuah
11 jam yang lalu
Warga Keluhkan Macet Tuanku Tambusai Pekanbaru, Dinas PUPR Riau Kebut Proyek Pelebaran Jalan
Home  /  Berita  /  Kampus

Kasus MBG di Pekalongan, Irma Suryani Chaniago: Pengawasan Gizi Lemah

Kasus MBG di Pekalongan, Irma Suryani Chaniago: Pengawasan Gizi Lemah
Irmas Suryani Chaniago. (Ist)
Rabu, 06 Mei 2026 17:54 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Irma Suryani Chaniago menyoroti temuan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung belatung di SMK Baitulsallam, Pekalongan, Jawa Tengah.

Ia menilai insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dari petugas Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Irma menegaskan, makanan yang akan didistribusikan kepada siswa seharusnya melalui proses pengecekan ketat terlebih dahulu. Ia mempertanyakan peran tenaga ahli gizi dan kepala SPPG yang dinilai lalai sehingga makanan tidak layak konsumsi bisa lolos hingga ke penerima manfaat.

“Seharusnya ada kontrol sebelum makanan dibagikan. Ini bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan, tapi menunjukkan lemahnya pengawasan dari tim yang ditempatkan di SPPG,” ujar Irma dalam keterangannya.

Menurutnya, kejadian ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dari pihak terkait. Ia menilai, permasalahan utama terletak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya kepala SPPG dan tenaga ahli gizi yang perlu segera dibenahi.

Selain itu, Irma juga menyoroti belum optimalnya kerja sama antara BGN dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memastikan keamanan pangan program MBG. Ia menyebut, koordinasi lintas lembaga tersebut hingga kini belum berjalan efektif.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinan atas proses penerbitan sertifikat laik higienis oleh Dinas Kesehatan yang dinilai tidak melalui verifikasi lapangan secara langsung. Kondisi ini dinilai berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran standar keamanan pangan.

“Mirisnya, sertifikat laik higienis bisa keluar tanpa petugas turun langsung ke lokasi. Ini harus dievaluasi total,” tegasnya.

Irma pun mendesak adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan, peningkatan standar operasional SPPG, serta penguatan kualitas tenaga pelaksana agar kejadian serupa tidak kembali terulang. ***

wwwwww