Bukan Invasi, DPR Tekankan Pengiriman Pasukan ke Gaza Fokus pada Penjaga Perdamaian

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza mendapat lampu hijau dari Senayan. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan dukungan penuh parlemen terhadap langkah tersebut, namun dengan satu catatan khusus: kuantitas personel tidak perlu berlebihan.

Dukungan ini muncul setelah Presiden Prabowo menggelar diskusi mendalam bersama para pakar, tokoh masyarakat, hingga diplomat senior di Istana Kepresidenan. Utut menjelaskan bahwa penjelasan Presiden mengenai konsep filosofis hingga peta geopolitik terkini telah meyakinkan banyak pihak.

“Poinnya adalah persetujuan teman-teman itu setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Bapak Presiden, mulai dari konsep filosofis sampai geopolitik terkini,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Gaza Tak Lebih Besar dari Jakarta Pusat

Menariknya, Utut menyoroti aspek geografis Gaza untuk menegaskan argumennya soal jumlah pasukan. Ia membandingkan luas wilayah konflik tersebut yang hanya sekitar 45 kilometer persegi—wilayah yang secara teknis sedikit lebih kecil dari Jakarta Pusat.

Atas dasar itulah, Utut menilai wacana pengiriman hingga 20.000 personel tidak diperlukan. Ia menyerahkan kalkulasi detail kepada Kementerian Pertahanan dan TNI agar jumlah yang dikirimkan tetap efektif tanpa membebani misi.

“Intinya hemat saya, tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran,” tambahnya.

Pasukan "Segala Cuaca"

Meski menyarankan jumlah yang ramping, DPR menekankan bahwa kualitas personel yang dikirim tidak boleh main-main. Indonesia harus mengirimkan prajurit elit yang mampu beradaptasi dengan ekstremnya situasi di lapangan.

"Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi," tegas Utut.

DPR berharap keterlibatan Indonesia murni sebagai peacekeeping forces (pasukan penjaga perdamaian) yang fokus pada stabilitas keamanan dan percepatan pemulihan infrastruktur Gaza yang hancur akibat perang. Misi ini diharapkan menjadi bukti nyata peran konstitusional Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.***