Krisis Bencana dan Minim Anggaran, Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan Selamatkan 52 Kabupaten di Sumatra

JAKARTA – Tekanan krisis yang melanda sejumlah daerah di Sumatra membuat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan laporan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan 52 kabupaten di pulau tersebut kini berada dalam kondisi darurat anggaran karena terus menggunakan belanja tak terduga untuk merespons bencana yang terjadi beruntun.

Tito menjelaskan bahwa belanja tak terduga selama ini menjadi tameng pertama pemerintah daerah dalam menghadapi situasi genting—mulai dari penyediaan logistik, penanganan evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga. Namun, kemampuan anggaran itu makin tipis seiring meningkatnya jumlah warga terdampak dan kerusakan fasilitas di lapangan.

Bantuan dari pemerintah pusat berupa kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, hingga BBM telah disalurkan. Namun Tito menilai kebutuhan warga tidak berhenti pada itu saja.
"Di lapangan kami melihat kebutuhan lain yang tidak kalah penting seperti popok bayi dan keperluan perempuan," ujarnya saat melaporkan situasi terkini.

Total bantuan yang telah disalurkan pemerintah daerah mencapai Rp34 miliar untuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Namun angka tersebut dinilai tidak cukup untuk menopang penanganan darurat di 52 kabupaten. Tito kemudian mengusulkan bantuan Rp2 miliar per kabupaten untuk menutup kebutuhan dasar dan mempercepat pemulihan.
Tidak hanya itu, banyak kantor kecamatan yang rusak parah juga membutuhkan perhatian segera.
"Kantor camat desa banyak yang habis. Kami mohon ini bisa dibangun serempak karena banyak dokumen warga yang tersimpan di sana," ucapnya.

Presiden merespons cepat permintaan tersebut. Ia tidak hanya menyetujui bantuan tambahan, tetapi menaikkan nilainya menjadi Rp4 miliar per kabupaten.

Selain itu, Tito mengusulkan agar biaya pengurusan dokumen masyarakat yang hilang akibat bencana digratiskan setelah kantor kecamatan kembali berfungsi—mulai dari ijazah hingga STNK.
"Supaya tidak memberatkan masyarakat saat mereka mencoba memulai kembali, kami sarankan pengurusannya digratiskan," katanya.

Situasi ini memperlihatkan betapa beratnya beban pemulihan di Sumatra. Pemerintah pusat dan daerah kini bergerak lebih sigap untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa harus terkendala kemampuan anggaran daerah. ***