Purbaya Yudhi Sadewa Pilih Jalur Profesional, Pengamat: Bukti Karier Tak Harus Lewat Partai Politik

JAKARTA – Di tengah situasi politik yang mulai memanas menjelang tahun elektoral, pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi sorotan. Ia menegaskan tak tertarik bergabung dengan partai politik mana pun, meski popularitasnya di publik tengah menanjak berkat sejumlah kebijakan ekonomi yang dianggap pro rakyat.

“Saya nggak tertarik politik,” ujarnya singkat, dikutip Rabu (29/10/2025). Ucapan itu menepis spekulasi bahwa dirinya tengah dilirik partai besar untuk bergabung ke dunia politik. Purbaya menegaskan akan tetap fokus pada tanggung jawab profesionalnya mengelola keuangan negara.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, sikap Purbaya adalah cermin baru dari pejabat publik yang ingin meniti karier tanpa harus berafiliasi dengan partai politik. “Posisi Purbaya membuktikan bahwa pejabat publik bisa tetap berpengaruh tanpa harus jadi politisi. Contohnya, seperti Boediono dulu — ekonom profesional yang akhirnya dipercaya menjadi wakil presiden,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Zaki menilai, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peluang bagi figur nonpartai seperti Purbaya justru terbuka lebar. “Prabowo memiliki pengaruh besar di koalisi dan bisa mengangkat siapa pun yang dianggap punya kapasitas. Figur profesional seperti Purbaya bisa jadi aset politik meski tanpa kartu partai,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Purbaya selama ini juga memperkuat posisinya di mata publik. “Kebijakan ekonominya banyak yang populistik dan disukai masyarakat. Itu yang membuat Prabowo tampak memberi ruang lebih kepadanya,” kata Zaki.

Namun Zaki mengingatkan, popularitas tanpa capaian konkret tidak akan bertahan lama. “Tantangan terbesar Purbaya adalah membuktikan efektivitas kebijakannya. Ia harus memastikan target ekonomi 6 persen yang dicanangkan pemerintahan Prabowo bisa tercapai,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, sektor perpajakan disebut sebagai ujian utama. “Penerimaan pajak menjadi kunci. Setelah anjlok lebih dari 30 persen di awal 2025, Purbaya harus mampu menunjukkan hasil nyata dari reformasi perpajakan yang ia jalankan,” papar Zaki.

Menurutnya, bila kebijakan Purbaya berhasil menambah penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi, hal itu akan memperkuat posisinya bukan hanya sebagai teknokrat, tapi juga figur publik berpengaruh. “Kalau stimulus ekonomi yang ia lakukan berdampak besar, namanya bisa sejajar dengan tokoh-tokoh nasional tanpa harus masuk politik,” tambahnya.

Zaki juga menilai fenomena Purbaya mencerminkan perubahan pola dalam politik Indonesia: publik mulai menghargai profesionalisme di atas afiliasi politik. “Partai-partai besar biasanya akan mencoba mendekati figur nonpartai yang populer seperti Purbaya, karena citranya bersih dan dipercaya publik,” katanya.

Namun, Zaki menegaskan bahwa menjaga independensi justru bisa menjadi kekuatan Purbaya. “Jika ia konsisten berada di jalur profesional dan sukses dengan kebijakannya, Purbaya bisa menjadi contoh pejabat publik yang tidak harus berpolitik untuk berpengaruh,” pungkasnya. ***