Mahfud MD Bongkar Biaya Fantastis Proyek Whoosh: “Tiga Kali Lipat dari China, Ke Mana Selisihnya?”

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengguncang ruang publik setelah mengungkap dugaan markup biaya besar-besaran dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh.

Dalam video terbaru di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa malam (14/10/2025), Mahfud menyoroti kejanggalan biaya proyek yang disebut jauh lebih mahal dibanding negara lain, terutama China, yang menjadi mitra utama pembangunan kereta cepat tersebut.

“Biaya per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Itu tiga kali lipat! Siapa yang menaikkan dan ke mana uangnya?” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, sejak awal proyek ini memang sarat kejanggalan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah semula menerima tawaran kerja sama dari Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen, namun secara tiba-tiba berpindah ke China dengan bunga naik menjadi 2 persen, dan kemudian membengkak hingga 3,4 persen.

“Waktu itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah menolak karena proyeknya tidak layak secara ekonomi. Tapi justru beliau dicopot dari jabatannya,” ungkap Mahfud, mengutip pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

Mahfud mengungkap bahwa proyek kereta cepat kini justru menjadi beban keuangan bagi negara. Ia menyebut biaya bunga utang proyek mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

“Artinya, negara menanggung defisit setiap tahun. Kalau begini terus, siapa yang diuntungkan?” kata Mahfud.

Ia mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menutupi utang proyek tersebut.

“Purbaya benar, APBN tidak boleh dipakai untuk menambal proyek bermasalah. Uang negara harus dijaga, bukan dipakai menutupi kebocoran,” ujarnya.

Mahfud juga menyinggung risiko geopolitik jika Indonesia gagal melunasi utang kepada China. Ia menyebut contoh Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategisnya karena tak mampu membayar utang infrastruktur.

“Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, seperti Natuna Utara. Itu jelas berbahaya dan bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.

Menurut Mahfud, selisih biaya tiga kali lipat dalam proyek Whoosh tidak bisa dianggap remeh. Ia meminta agar aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

“Kalau memang benar ada markup sebesar itu, berarti ada pidana. Harus diusut ke mana uangnya, jangan dibiarkan,” ujar Mahfud.

Ia juga menyinggung kebiasaan buruk dalam pengelolaan proyek besar di Indonesia yang sering kali dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

“Negara ini jangan terbiasa memaafkan kesalahan besar hanya karena pelakunya punya kekuasaan. Itu yang membuat korupsi terus berulang,” katanya.

Di sisi lain, Mahfud memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia menyinggung langkah pemerintah menindak kasus korupsi timah di Bangka Belitung serta pembatalan status PSN proyek PIK 2.

“Langkah-langkah itu patut diapresiasi. Prabowo mulai menunjukkan arah yang lebih tegas terhadap korupsi besar,” ujar Mahfud.

Pernyataan Mahfud MD langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak warganet dan pengamat menilai keterangannya membuka kembali perdebatan lama soal transparansi proyek strategis nasional, khususnya Whoosh yang sejak awal dinilai janggal dari sisi pembiayaan.

Publik kini menantikan langkah lanjutan pemerintah dan lembaga hukum. Apakah dugaan markup yang disampaikan Mahfud akan diusut tuntas, atau hanya menjadi catatan baru dalam sejarah panjang proyek-proyek ambisius yang berakhir dengan tanda tanya. ***