DPR Bongkar 10 Ton Durian Ilegal Masuk Tiap Hari, Petani Lokal Terancam Gulung Tikar

JAKARTA – Gelombang masuknya durian ilegal asal Malaysia ke pasar Indonesia membuat resah petani lokal. Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, mengungkapkan bahwa praktik penyelundupan durian kini kian marak, dengan estimasi 10 ton buah tanpa izin resmi masuk ke Indonesia setiap hari melalui sejumlah jalur, terutama Batam, Riau, dan Jakarta.

“Setiap harinya ratusan koli durian ilegal masuk ke pasar kita tanpa izin. Ini jelas sangat merugikan petani lokal dan mengancam stabilitas harga durian dalam negeri,” kata Labib, Minggu (12/10/2025).

Menurutnya, penyelundupan tersebut dilakukan oleh jaringan importir yang sengaja memanfaatkan celah lemahnya pengawasan di pelabuhan dan jalur distribusi. Beberapa pelaku diketahui rutin mengirim durian dari Malaysia ke Jakarta dengan jumlah mencapai 1–2 ton per hari.

Labib menegaskan bahwa situasi ini telah menciptakan persaingan tidak sehat di pasar buah lokal. Harga durian petani dalam negeri terus tertekan akibat banjir durian impor ilegal dengan harga jauh lebih rendah.

“Petani kita bekerja keras, menanam dan merawat pohon bertahun-tahun. Tapi hasilnya dikalahkan oleh durian ilegal yang masuk tanpa izin dan tanpa pajak,” ujarnya. 

Politikus PKB itu menyebut, fenomena durian ilegal hanyalah “puncak gunung es” dari masalah besar perdagangan ilegal di Indonesia. Dari tekstil, elektronik, hingga produk hortikultura, banyak barang masuk tanpa izin resmi yang merusak struktur ekonomi nasional.

“Indonesia seolah menjadi surga bagi pelaku impor nakal. Mereka bermain di ruang abu-abu hukum, merusak pasar, dan menggerus pendapatan negara,” tegasnya.

Untuk menekan penyelundupan, Labib mendorong pemerintah memperkuat sistem pengawasan dengan teknologi digital serta memperketat kerja sama antarinstansi. Menurutnya, transparansi dan integrasi data distribusi menjadi kunci untuk menutup jalur penyelundupan barang ilegal.

“Kami sudah menyerahkan data pelaku dan jalur distribusinya ke Kementerian Perdagangan. Kini tinggal ketegasan pemerintah menindak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Labib menilai praktik impor ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

“Kalau negara terus membiarkan ini, sama saja kita menghancurkan petani dan pengusaha lokal yang jujur. Ini bukan cuma soal durian, tapi soal harga diri ekonomi bangsa,” tegasnya.

Labib juga menyerukan agar masyarakat lebih memilih produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap petani Indonesia. “Durian lokal kita tak kalah dari Malaysia, baik dari rasa maupun kualitas. Yang dibutuhkan hanya perlindungan dan keadilan pasar,” katanya. ***