Kasus Immanuel Ebenezer Bergulir, KPK Gali Keterangan dari Pejabat Kemnaker

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lembaga antirasuah itu memanggil Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, untuk diperiksa sebagai saksi.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/10/2025). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut bertujuan memperdalam penyidikan terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Kemnaker.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Selain Sunardi, KPK juga memanggil tiga saksi lain dari unsur swasta, yakni Direktur Utama PT Fresh Galang Mandiri, Rusmini; staf perusahaan, Rindana Khoirunisa; dan Direktur Utama PT Patrari Jaya Utama, Sumijan. Kedua perusahaan asal Yogyakarta itu diketahui bergerak di bidang jasa pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, termasuk dalam kegiatan sertifikasi K3.

Penyidik mendalami hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan sejumlah pejabat Kemnaker yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK sejauh ini telah menahan 11 tersangka dalam kasus tersebut, di antaranya mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Irvian Bobby Mahendro. 

Selain dua nama itu, penyidik juga menjerat pejabat struktural lainnya seperti Gerry Aditya Herwanto Putra, Subhan, Hery Sutanto, Anitasari Kusumawati, dan Dirjen Binwasnaker & K3, Fahrurozi. Dari pihak swasta, KPK menetapkan Temurila dan Miki Mahfud dari PT Kem Indonesia sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat dalam praktik gratifikasi dan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3, yang diatur di lingkungan Direktorat Bina K3 Kemnaker. KPK menilai praktik tersebut telah berjalan sistematis dengan memanfaatkan kewenangan jabatan.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam penyidikan, KPK menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen proyek, data transfer dana, aset properti, hingga kendaraan mewah yang diduga hasil gratifikasi.

Langkah pemeriksaan terhadap Sunardi diharapkan memperkuat konstruksi kasus dan menelusuri potensi keterlibatan pejabat lain dalam jaringan korupsi pengurusan sertifikat K3 di tubuh Kemnaker. ***