Pertamina Kian Tegak, BBM Swasta Terancam Kosong di Tengah Perang Kepentingan Energi

JAKARTA – Kebuntuan negosiasi antara Pertamina dan dua perusahaan migas raksasa dunia, Shell serta Exxon, terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan arah baru politik energi Indonesia. Di tengah upaya pemerintah memperkuat kendali atas pasokan energi nasional, dua pemain global itu masih menunda keputusan untuk membeli bahan dasar (base fuel) dari Pertamina.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Domatubun, mengatakan pembahasan masih berlangsung dan belum mencapai titik final. “Exxon dan Shell belum dapat memberikan keputusan lanjutan,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Shell dikabarkan masih menunggu instruksi dari kantor pusat terkait kepatuhan vendor, sedangkan Exxon masih memiliki stok hingga November dan belum memutuskan langkah berikutnya. Akibatnya, potensi kekosongan BBM di SPBU swasta semakin besar menjelang akhir tahun.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa opsi tetap terbuka: bekerja sama dengan Pertamina atau menghadapi risiko kehabisan stok. “Ya ini pilihan, mau kosong sampai akhir tahun atau mau ada yang disepakati,” katanya, Jumat (3/10/2025).

Sejak Agustus 2025, SPBU non-Pertamina seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR mengalami penurunan pasokan akibat terbatasnya impor bahan dasar. Pemerintah kemudian mendorong mereka untuk memanfaatkan bahan dasar impor milik Pertamina agar pasokan tetap stabil.

Analis energi menilai kondisi ini sebagai bagian dari konsolidasi kedaulatan energi nasional. “Pemerintah tampak ingin memastikan seluruh rantai pasokan energi strategis tetap dalam kendali nasional. Pertamina menjadi instrumen utama dalam kebijakan ini,” kata seorang pengamat kebijakan energi.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan dilema. Ketergantungan penuh pada Pertamina berisiko mengurangi peran swasta dan kompetisi yang sehat di pasar energi. Indonesia kini berada di persimpangan: antara memperkuat kontrol negara atas energi, atau tetap membuka ruang bagi pasar bebas.

Satu hal yang pasti, keputusan Shell dan Exxon bukan sekadar urusan dagang. Di baliknya, tersimpan tarik-menarik antara kepentingan bisnis global dan arah baru kedaulatan energi Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. ***