Dirjen Pajak Pastikan Target Pembangunan Aman Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjamin pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memengaruhi strategi penerimaan negara. Target perpajakan tetap diprioritaskan guna mengamankan kelancaran pendanaan pembangunan nasional. Dinamika politik yang tengah berlangsung dipastikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas otoritas pengumpul kas negara tersebut.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menegaskan jajarannya terus mengoptimalkan berbagai langkah strategis demi menjaga stabilitas keuangan. Operasional pungutan di lapangan dipastikan tetap berjalan normal tanpa kendala berarti.

"Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan, dampaknya menurut saya enggak ada," tegasnya di Bogor, Kamis (12/11/2026).

Keberlanjutan penerimaan dari sektor perpajakan sangat diandalkan sebagai tulang punggung pembiayaan program pemerintah. Otoritas pajak memilih berfokus pada peningkatan kepatuhan sukarela masyarakat sekaligus menjaga iklim aktivitas usaha agar tetap stabil. Pelayanan kepada wajib pajak dan pendekatan persuasif menjadi instrumen utama yang didorong oleh petugas di lapangan.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penagihan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

"Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," urainya.

Sebelumnya, Gibran secara resmi menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani di kompleks parlemen. Kedatangannya secara khusus diagendakan untuk menyerahkan dokumen pemberhentian tanpa membeberkan alasan terperinci ke publik.

"Beliau tidak menyampaikan banyak hal, cuma beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri," papar Muzani.

Dalam pertemuan singkat tersebut, administrasi pengunduran diri diminta agar segera ditindaklanjuti. Mengacu pada konstitusi, lembaga legislatif kini memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mempersiapkan tahapan pengisian kekosongan kursi wakil kepala negara.

"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses," tandasnya. ***