Hilang Kontak di Laut Jawa, Kelayakan 243 Penumpang KM Virgo Transport 8 Dipertanyakan

JAKARTA - Gelombang Laut Jawa seketika menghentikan pelayaran KM Virgo Transport 8 yang tengah mengangkut 243 orang penumpang dan awak kapal. Insiden kapal terbalik yang berawal dari hilang kontak dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin ini menyisakan duka, sekaligus membuka kembali diskursus soal pengawasan armada tua yang dimodifikasi.

Hingga saat ini, proses evakuasi dan pencarian korban masih terus berjalan. Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko meminta Kemenhub menjadikan peristiwa ini sebagai titik balik untuk memberlakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan pelayaran dan seluruh kapal kargo maupun penumpang yang beroperasi.

"Yang paling utama sekarang adalah memastikan proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban dilakukan secara maksimal. Setelah itu, investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan," ucapnya, Senin (14/9/2026).

Tragedi ini menyoroti keberadaan armada berusia puluhan tahun yang diremajakan. KM Virgo Transport 8 sendiri merupakan kapal jenis Ro-Ro rakitan Shin Kurushima Onishi Shipyard di wilayah Imabari, Jepang, yang rampung dibangun pada 1987. Memiliki dimensi panjang 119 meter, lebar 23 meter, serta tonase kotor 4.277 ton, kapal tersebut dibawa masuk ke Indonesia pada 2026. Setelah berganti nama, armada ini resmi melayani jalur Surabaya-Banjarmasin sejak Juli 2026 sebelum akhirnya diterjang ombak pada 13 September 2026.

Menurut Sudjatmiko, perubahan wujud fisik kapal akibat peremajaan akan sangat berdampak pada faktor stabilitas, distribusi beban, hingga manuver di lautan. Oleh sebab itu, pengecekan kelayakan tidak cukup jika hanya bersandar pada kelengkapan lembaran sertifikat di atas meja. Petugas berwenang harus terjun melihat kondisi riil badan kapal, mesin, dan seluruh perlengkapan keselamatan.

"Pemerintah harus melihat kondisi riil kapal. Apalagi kalau kapal tersebut sudah berusia tua dan mengalami berbagai modifikasi," terangnya.

Tingkat kelaiklautan sebuah armada juga sangat bergantung pada sistem internal korporasi. Sudjatmiko mengusulkan agar Kemenhub mengaudit proses pemeliharaan, kompetensi awal, dan manajemen keselamatan yang diterapkan oleh pemilik serta operator kapal. Alat keselamatan seperti sekoci, pelampung, pemadam portabel dan permanen, serta fungsi alat rembesan air wajib dipastikan dalam kondisi prima sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.

Guna memaksimalkan pengawasan, pemerintah diminta membangun basis data komprehensif berisi riwayat usia, modifikasi, perawatan, hingga rekam jejak kecelakaan setiap armada. Dengan sistem pengawasan berbasis risiko ini, kapal yang tidak layak layar dilarang keras untuk diberangkatkan.

Ia meminta otoritas terkait tidak segan menjatuhkan sanksi pencabutan dokumen operasional kepada operator yang terbukti membandel dan abai terhadap keselamatan. "Jangan karena mengejar target operasional, jadwal keberangkatan atau keuntungan perusahaan, kemudian aspek keselamatan dikompromikan," tutupnya.***