'Jangan Terlambat Intervensi', Peringatan Kemendagri Soal Kenaikan Harga Beras

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mewajibkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memberikan atensi khusus pada pergerakan harga kebutuhan pokok. Pasalnya, data terbaru menunjukkan inflasi nasional secara tahunan menembus 3,19 persen pada Agustus 2026, yang didominasi oleh lonjakan harga di sektor makanan dan minuman.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (7/9/2026). Tito menjelaskan bahwa secara bulanan, inflasi mencatatkan kenaikan 0,21 persen dibandingkan Juli 2026, dengan komoditas seperti beras, cabai rawit, daging ayam ras, dan ikan segar sebagai penyumbang terbesar.

Tito meminta kepala daerah menggunakan acuan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengeksekusi program intervensi pasar, seperti penggelontoran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan operasi pasar murah di titik-titik yang terdampak.

"Yang perlu kita waspadai dan perlu kita intervensi agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah yang spesifik ada datanya di BPS. Di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, pasar murah, dan lain-lain," jelasnya.

Ancaman eksternal juga disoroti oleh mantan Kapolri tersebut, mengingat faktor cuaca dapat menghambat rantai pasok.

"Kemudian, kami juga perlu waspadai potensi produksi yang bisa menurun karena adanya kemarau panjang, karhutla, dan lain-lain," bebernya.

Dari segi evaluasi wilayah, Provinsi Maluku Utara tercatat memiliki angka inflasi tertinggi di level 5,28 persen. Di tingkat kabupaten, Kapuas memimpin dengan 6,2 persen, sementara Kota Ternate mencapai 5,75 persen. Sebaliknya, kinerja positif ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Utara (2,17 persen), Kabupaten Morowali (1,22 persen), dan Kota Palopo (1,73 persen) yang mendapat apresiasi khusus.

"Ini minggu lalu ini terbaik dari 98 kota yang ada, Kota Palopo. Terima kasih," pujinya.

Menurutnya, stabilitas harga ini mutlak dijaga agar tidak membebani daya beli masyarakat sekaligus memastikan para petani dan pelaku industri tetap bisa menutup biaya operasional mereka. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemda tidak menunda-nunda langkah intervensi pasar, terutama untuk komoditas beras. Keterlambatan penanganan disebut akan membuat harga semakin sulit untuk kembali diturunkan. Ia juga menyoroti kebutuhan formula khusus untuk meredam fluktuasi ayam ras serta pentingnya program subsidi cabai dari Kementerian Pertanian.

"Tentunya, kita berharap bahwa dalam beberapa bulan ke depan cabai itu tidak masuk lagi di dalam daftar yang naik-turun yang tajam," akhirnya.***