Polemik Rekening Aktivis Diblokir, Jefri Nichol: 'Big Brother Is Watching You'

JAKARTA - Langkah aparat penegak hukum dan Bank Mandiri membekukan rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, memicu reaksi tajam dari berbagai pihak. Keputusan yang mengunci akses dana sebesar Rp80,9 juta ini terjadi berdekatan dengan jadwal unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).

Data finansial menunjukkan saldo puluhan juta tersebut merupakan akumulasi dari tabungan pribadi sekaligus sumbangan donasi masyarakat untuk memfasilitasi jalannya demonstrasi. Aktor Jefri Nichol memandang langkah ini sebagai bentuk intervensi sistematis dari pemangku kebijakan.

Melalui unggahan di akun Threads @jefrinichol pada Selasa (25/8/2026), Jefri menjabarkan keresahannya terhadap kondisi kebebasan sipil saat ini. Ia menyoroti fenomena kontrol negara yang semakin masif, bahkan menyentuh ranah privasi perbankan.

"Serem banget bank Mandiri bisa disuruh sama aparat blokir rekening aktivis dari Pati yang lagi mau demo tanggal 27 di Jakarta nanti. Mereka bisa akses apa lagi yach? Big brother is watching you," tegasnya.

Rincian Peristiwa Pemblokiran Dana

Berdasarkan rangkaian kejadian yang dikeluhkan oleh aktivis AMPB dan disoroti publik, terdapat beberapa poin utama yang menjadi jangkar polemik ini:

• Total Dana Beku: Rp80,9 juta, terdiri dari tabungan pribadi dan donasi publik.
• Blokir Berlapis: Selain rekening perbankan, akun media sosial TikTok milik Supriyono juga dilaporkan dibatasi aksesnya.
• Momen Krusial: Pemblokiran dilakukan dalam hitungan hari sebelum massa bergerak ke Gedung DPR RI di Jakarta.

Melihat rangkaian ini, Jefri merasa penyumbatan aliran dana adalah strategi untuk melemahkan logistik massa di lapangan. "Aktivisnya belum juga demo tapi udah dibungkam aja pake cara diabisin rekeningnya. Hebat sekali ya uang pajak kita dipake buat nindes aktivis," sesalnya.

Menghadapi sentimen negatif publik, Bank Mandiri memberikan keterangan balasan di akun Instagram @bankmandiri. Manajemen membantah bertindak sewenang-wenang dan mengklaim seluruh eksekusi blokir merupakan kewajiban bank saat menerima instruksi dari otoritas hukum berwenang.

"Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku," urainya merespons tudingan publik. ***