Cina Tolak Tekanan Ekonomi AS terhadap Iran, Harga Minyak Dunia Fluktuatif

JAKARTA - Rencana Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi berskala besar terhadap Iran memicu reaksi dari pemerintah Cina serta memengaruhi pergerakan harga minyak global pada Kamis (20/08/2026). Washington secara terbuka telah meminta Beijing dan negara sekutu lainnya untuk ikut serta dalam kebijakan pembatasan portofolio perdagangan dan energi Teheran.

Menanggapi permintaan tersebut, juru bicara Kedutaan Besar Cina di Washington menyatakan bahwa sanksi bukanlah instrumen yang tepat untuk menyelesaikan persoalan.

"Mengenai masalah Iran, sanksi dan tekanan tidak membantu menyelesaikan masalah. Cina menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini melalui cara-cara politik dan diplomatik," paparnya berdasarkan laporan Reuters.

Posisi Cina dalam konstelasi ini sangat diperhitungkan mengingat data perusahaan analitik Kpler pada 2025 mencatat bahwa Beijing menyerap lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent secara tidak langsung menyoroti hubungan dagang tersebut dengan menyebut bahwa Cina memperoleh 50 persen pasokan energinya dari kawasan Teluk.

"Kami yakin bahwa semua pihak menginginkan Selat (Hormuz) dibuka kembali, dan agar harga energi kembali turun. Jadi, akan sangat menguntungkan bagi mereka jika ikut bergabung dalam program ini," sebutnya.

Pengumuman rencana sanksi ini rupanya direspons oleh pasar komoditas energi, di mana harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari tiga pekan pada Kamis (20/08/2026). Menyikapi tren harga tersebut, Bessent menilai pasar telah salah melakukan kalkulasi.

"Kami memiliki informasi yang asimetris, dan saya tidak yakin mengapa harga minyak melonjak karena hal ini. Jika kami menerapkan tekanan ekonomi maksimal, itu berarti kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali aksi militer berskala besar," urainya.

Sementara itu, pihak Iran yang telah menghadapi sanksi sejak Revolusi Islam 1979 masih mampu mempertahankan stabilitas pemerintahannya. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi menyebut kebijakan Presiden AS Donald Trump hanyalah upaya untuk mengalihkan pandangan publik dari masalah ekonomi internal, mengingat utang AS baru saja menembus angka 40 triliun dolar AS pada Rabu (19/08/2026), diiringi tingginya angka personel militer yang cedera dalam operasi Timur Tengah.***