Perundingan Selat Hormuz Buntu, Trump Tebar Ancaman ke Oman

JAKARTA - Kegagalan diplomasi untuk menghentikan peperangan secara permanen membawa konsekuensi besar bagi Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pejabat senior Iran menegaskan bahwa negaranya kini bersiap untuk mengambil langkah militer ofensif setelah Washington menolak perpanjangan kesepakatan sementara yang batas waktunya habis pada Senin (17/8/2026).

Kegagalan mencapai kata sepakat mengenai pengawasan Selat Hormuz menjadi batu sandungan utama. Jalur laut yang dilewati seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global tersebut kini kembali rawan. Iran menyatakan kesiapannya untuk melakukan serangan militer presisi guna memecah blokade laut AS jika jalan keluar diplomatik tidak segera ditemukan.

Imbas Perang Terhadap Harga Energi

Konflik bersenjata yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di wilayah Timur Tengah maupun di wilayah AS. Dalam kampanye pada Jumat (14/8/2026), Presiden AS, Donald Trump memperingatkan publik Amerika untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan bakar akibat belum selesainya konflik ini.

Fluktuasi harga energi global tercermin dari harga minyak mentah Brent berjangka yang sempat menyentuh angka 126 dolar AS per barel di masa puncak peperangan. Berdasarkan data perdagangan pada Senin (17/8/2026), minyak mentah Brent ditutup naik pada kisaran 90,87 dolar AS per barel.

Di sisi lain, laporan kelompok otomotif AAA menunjukkan harga bensin eceran di AS melonjak dari bawah 3 dolar AS menjadi di atas 4 dolar AS per galon. Angka ini menjadi tantangan politik tersendiri bagi administrasi AS menjelang pemilu sela Kongres yang dijadwalkan pada November mendatang. 

Tuntutan Teheran dan Komunikasi Alternatif

Meskipun diplomasi resmi tertahan, negosiasi terus berlangsung di balik layar. Utusan Khusus AS, Jared Kushner menyebut bahwa intensitas pembicaraan dengan berbagai elemen pemerintahan Iran sangat tinggi. "Saya tidak bisa merinci detailnya, tetapi percakapan... saat ini mungkin merupakan yang paling intens," jelasnya dalam wawancara televisi.

Laporan media menyebut komunikasi tersebut melibatkan Mantan Direktur Intelijen Nasional, Tulsi Gabbard dengan Komandan IRGC, Jenderal Ahmad Vahidi. Sementara itu, pejabat pemerintah Iran menuntut agar AS menyelesaikan seluruh komitmen dalam MoU awal sebagai pra-syarat perundingan berikutnya.

Jika hal ini tidak dipenuhi, Teheran mengindikasikan siap menanggung risiko perluasan serangan di wilayah operasional AS, mengulangi taktik sebelumnya yang menyasar pangkalan militer di Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.***