Pidato Presiden Tak Singgung Daerah, Saadiah: Negara Harus Hadir, Termasuk di Pulau-Pulau Kecil

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty mengkritik pidato Presiden Prabowo Subianto yang dinilai lebih banyak menyoroti capaian dan arah kebijakan pemerintah, sementara keresahan masyarakat serta ketimpangan pembangunan di daerah masih menjadi pekerjaan rumah.

Saadiah menegaskan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari capaian yang disampaikan dari pusat, tetapi harus dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat, termasuk masyarakat di Maluku.

“Pidato Presiden tentu kita apresiasi, terutama berbagai capaian dan arah kebijakan yang disampaikan,” kata Saadiah dalam keterangan persnya, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Saadiah mengatakan pemerintah tetap perlu melihat persoalan secara lebih utuh karena masih banyak tantangan yang belum terselesaikan.

Menurutnya, capaian pemerintah harus diuji melalui akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

“Tetapi kita juga harus melihat secara lebih utuh bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Ia menilai ukuran paling penting dari keberhasilan pembangunan adalah manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana capaian itu dirasakan oleh rakyat. Apakah masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik, apakah pelayanan publik semakin mudah, apakah pembangunan semakin merata, dan apakah kesenjangan antardaerah semakin kecil,” tanya Saadiah.

Politisi PKS ini secara khusus menyoroti kondisi Maluku yang memiliki karakter sebagai daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang berbeda dari wilayah daratan.

Buat dia, pembangunan di Maluku tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam karena kebutuhan konektivitas antarpulau menjadi persoalan mendasar.

“Maluku adalah daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang sangat besar. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama antara wilayah daratan dan kepulauan,” terangnya.

Dijelaskan Saadiah, konektivitas antarpulau harus ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional. Tanpa konektivitas yang memadai, pemerataan akses dan pelayanan publik di wilayah kepulauan akan sulit diwujudkan.

“Konektivitas antarpulau harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional,” jelasnya.

“Pemimpin memang harus memiliki keyakinan dan tidak boleh mudah terpengaruh oleh opini negatif. Tetapi kritik masyarakat jangan diabaikan,” tambahnya.

Lanjut Saadiah, perdebatan mengenai gaya penyampaian pidato, apakah menggunakan teks atau improvisasi, bukan persoalan utama. Yang jauh lebih penting adalah substansi pidato dan kemampuan pemerintah merealisasikan komitmen yang disampaikan kepada masyarakat.

“Apakah pidato disampaikan secara textbook atau dengan improvisasi, bagi saya bukan persoalan utama. Yang terpenting adalah substansinya dan bagaimana komitmen yang disampaikan benar-benar diwujudkan,” bebernya.

Saadiah menegaskan apresiasi terhadap capaian pemerintah tidak berarti DPR maupun masyarakat harus berhenti bersikap kritis. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar narasi keberhasilan pemerintah sejalan dengan kondisi nyata di lapangan.

“Kita apresiasi capaian pemerintah, tetapi kita juga harus tetap kritis. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan jangan sampai masyarakat hanya mendengar berbagai narasi keberhasilan pemerintah tanpa merasakan perubahan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar narasi keberhasilan, tetapi belum merasakan perubahan secara nyata,” ujarnya.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku itu menekankan keberhasilan pembangunan nasional harus dapat dirasakan secara merata dari pusat hingga daerah, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.

“Keberhasilan pembangunan Indonesia harus bisa dirasakan dari pusat sampai ke daerah, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah terluar,” harapnya.

Karena itu, Saadiah meminta pemerintah memastikan kehadiran negara tidak berhenti pada narasi politik dan pidato kenegaraan.

“Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya dalam pidato, tetapi melalui kebijakan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Saadiah. ***