Dirjenpas Mashudi Instruksikan Razia Total di Seluruh Lapas

JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengeluarkan ultimatum kepada seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) untuk segera membersihkan praktik penggunaan telepon seluler ilegal, peredaran narkoba, pungutan liar, serta penipuan yang masih terjadi di dalam penjara.

Instruksi tersebut menjadi pesan paling tegas dalam 21 arahan nasional yang disampaikan Mashudi kepada seluruh jajaran pemasyarakatan.

Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi toleransi terhadap pelanggaran yang selama ini menjadi persoalan berulang di berbagai lapas dan rutan.

"Saya ingin seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama. Tidak boleh ada lagi handphone ilegal, peredaran narkoba, pungutan liar maupun penipuan di dalam lapas dan rutan," tegas Mashudi dalam keterangan rilisnya, Kamis (2/7).

"Laksanakan razia secara rutin setiap minggu. Jangan pernah memberi ruang terhadap pelanggaran," ia melanjutkan.

Menurut Mashudi, keberhasilan reformasi pemasyarakatan tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari kemampuan setiap kepala UPT menjaga lapas tetap steril dari barang terlarang dan praktik penyimpangan.

Karena itu, ia mewajibkan seluruh lapas dan rutan melaksanakan razia sekurang-kurangnya satu kali dalam sepekan.

Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap warga binaan, tetapi juga diperkuat melalui patroli internal serta pemeriksaan berkala terhadap seluruh blok hunian dan sistem pengamanan.

Mashudi menilai disiplin petugas menjadi faktor utama dalam menciptakan lapas yang aman. Seluruh pegawai diminta mematuhi standar operasional prosedur, memperkuat patroli, memastikan kondisi gembok, mengawasi jam kunjungan, hingga menjaga sikap profesional selama bertugas.

Di luar aspek keamanan, Ditjen Pemasyarakatan juga mendorong perubahan pola pembinaan warga binaan melalui program ketahanan pangan.

Seluruh kepala UPT diminta memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pertanian, peternakan, maupun kegiatan produktif lainnya.

Mashudi bahkan mewajibkan hasil program ketahanan pangan warga binaan masuk ke dalam rantai pengadaan bahan makanan lapas. Sedikitnya lima persen kebutuhan bahan makanan harus dipenuhi dari hasil produksi warga binaan.

"Kepala UPT harus berani menolak apabila barang yang diterima tidak sesuai kontrak. Tegur dua kali. Kalau tetap tidak dipenuhi, putus kontraknya. Jangan kompromi terhadap kualitas pelayanan," ujarnya.

Instruksi tersebut juga mengatur agar warga binaan yang bekerja memperoleh premi hasil kerja yang disimpan melalui rekening bank sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.

Selain itu, seluruh satuan kerja diwajibkan memperkuat kegiatan sosial, meningkatkan pembinaan keagamaan, membangun koperasi pemasyarakatan, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, serta menyelesaikan seluruh proyek pembangunan yang masih tertunda.

Mashudi mengatakan reformasi pemasyarakatan hanya akan berjalan apabila seluruh pimpinan UPT memiliki keberanian mengambil keputusan dan menegakkan aturan secara konsisten.

"Jaga kekompakan, patuhi SOP, bekerja dengan tulus dan ikhlas. Reformasi pemasyarakatan dimulai dari kedisiplinan kita sendiri. Jangan beri ruang sedikit pun bagi penyimpangan," kata Mashudi. ***