Hadiri Peluncuran Buku di Populi Center, Wamendagri Bima Arya Sugiarto Beberkan Evaluasi Otonomi

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta para akademisi dan peneliti untuk terus menyumbang masukan konstruktif dalam penataan daerah. Kolaborasi pemikiran ilmiah dan data empiris dinilai krusial untuk menjawab tantangan otonomi yang kian berat.

Hal tersebut ditekankan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto saat menjadi pembicara dalam peluncuran buku Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia di Kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

"Otonomi daerah tidak hanya bisa dilihat sebatas resentralisasi atau desentralisasi, tapi lebih jauh itu kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas, sangat kompleks," katanya.

Penyempurnaan Berbasis Kebutuhan Riil

Menurut pemaparannya, kerumitan otonomi saat ini melingkupi desain kelembagaan, mutu kepemimpinan, kapasitas fiskal, hingga efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola harus menyentuh akar masalah secara menyeluruh.

Sebagai solusi konkret, Kementerian Dalam Negeri tengah mengejar target penyelesaian Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Regulasi otonomi yang lebih adaptif ini diproyeksikan selesai pada akhir 2026.

Langkah ini mendesak lantaran data internal pemerintah menunjukkan mayoritas daerah baru maupun hasil pemekaran masih terjebak dalam kapasitas fiskal sedang dan rendah. Ketergantungan akut pada kiriman dana pusat pun masih menjadi beban kolektif.

Kolaborasi Lintas Sektor

Meski begitu, dinamika di lapangan menunjukkan hasil yang variatif. Faktor utama pembeda keberhasilan antardaerah dinilai terletak pada kualitas kepala daerah dalam membangun kolaborasi lintas sektor dan mengelola potensi lokal.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto memuji kepemimpinan Kota Jambi yang berhasil menghimpun dana non-APBD sebesar lebih dari Rp1,96 triliun demi mendanai program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.

"Itu potret yang juga menarik bahwa tidak semua daerah kemudian rontok ya ketika TKD mengalami penyesuaian dan diminta untuk mengawal program prioritas, ada daerah-daerah yang membaik karena kepala daerahnya mengawal," paparnya.

Ia menutup arahannya dengan menegaskan pentingnya forum ilmiah untuk menguji setiap kebijakan publik sebelum diimplementasikan secara massal.

"Desain otonomi ini harus betul-betul memadukan antara kajian akademis dan realitas empiris yang ada, sehingga dialog seperti ini sangat penting untuk memberikan masukan kepada kita semua," ungkapnya.

Pertemuan strategis ini diikuti oleh jajaran tokoh penting, di antaranya Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, Staf Khusus Wakil Presiden RI, Nico Harjanto, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Herman Suparman, penulis buku, Dr Testriono, pakar otonomi daerah, Prof Djohermansyah Djohan, serta para peneliti BRIN. ***