Setuju, DPR Kompak Sahkan RUU P2SK Menjadi Undang-undang

JAKARTA - Suara ketukan palu dari meja pimpinan sidang menandai dimulainya babak baru bagi regulasi ekonomi Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) akhirnya resmi beralih status menjadi undang-undang, Kamis (4/6/2026).

Kepastian ini didapat usai seluruh anggota dewan secara aklamasi menyuarakan persetujuan mereka di Gedung DPR, Jakarta. Momen pengesahan berlangsung cepat namun sarat akan makna strategis bagi masa depan moneter dan investasi Tanah Air.

"Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU P2SK dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang seketika disambut riuh kata setuju.

Dinamika Panja Membedah 1.212 Masalah

Di balik ketukan palu tersebut, terdapat proses alot yang harus ditempuh oleh Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal membedah kerumitan di balik penyusunan beleid ini.

Pemerintah awalnya menyodorkan 1.212 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Tim Panja kemudian menyisir satu per satu hingga menyepakati 485 DIM tetap berada di batang tubuh dan 224 DIM pada bagian penjelasan.

"Sebanyak 76 DIM penambahan substansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penjelasan; dan 46 DIM pada batang tubuh dan 33 DIM pada penjelasan dihapus," urai Hekal memaparkan dinamika rapat.

Rombak Total Wewenang OJK, BI, dan LPS

Dari ribuan DIM yang dibahas, DPR dan pemerintah menyepakati 15 materi muatan krusial. Perubahan ini secara radikal menggeser wewenang tiga pilar utama keuangan negara: OJK, BI, dan LPS.

• *;Independensi Penuh: LPS kini berdiri sebagai badan hukum dan lembaga negara yang sepenuhnya independen, bahkan diberi wewenang menyelamatkan atau tidak perusahaan asuransi yang sakit.
• * OJK Super Body: Wewenang OJK membengkak, kini mencakup pengawasan bursa karbon, transaksi derivatif, hingga lalu lintas aset kripto yang sedang digandrungi investor muda.
• * Mandat Baru BI: Bank sentral ditugaskan tidak hanya mengurus inflasi, tetapi juga meracik bauran kebijakan yang merangsang pertumbuhan sektor riil.

Selain perombakan institusi, undang-undang baru ini juga menyasar langsung perlindungan rakyat kecil. UMKM kini mendapatkan angin segar melalui penyesuaian aturan penanganan piutang macet.

Tidak hanya itu, pemerintah diamanatkan membentuk Satgas khusus untuk menyapu bersih praktik judi online berkedok inovasi teknologi serta pinjaman online (pinjol) ilegal. Bagi masyarakat umum, terobosan paling terasa adalah diwajibkannya asuransi untuk mencakup pertanggungan bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal.

"Semoga RUU P2SK dapat menjadi upaya dan ikhtiar kita bersama mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh," jelas Hekal menutup laporannya.