Bukan Sekadar Teguran, Permintaan Prabowo Ganti Pimpinan Bea Cukai Simpan Pesan Strategis

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang mendesak Menteri Keuangan mencopot pimpinan Bea Cukai mendapat sorotan serius dari berbagai pihak. Teguran tersebut dinilai sarat akan makna politis dalam upaya membongkar kejahatan ekonomi yang menggurita di pintu masuk negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah memandang sikap tegas Presiden sebagai tanda perlawanan terhadap kelompok birokrasi yang sering disebut sebagai negara dalam negara.

Akumulasi kekecewaan Presiden dinilai bersumber dari buruknya kualitas pelayanan, kebocoran masif penerimaan negara, serta suburnya mafia impor yang dikendalikan oleh segelintir elite ekonomi.

"Pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional," urai Amir, Kamis (21/5/2026).

Posisi Bea Cukai tergolong sangat vital karena memegang kendali penuh atas arus perdagangan internasional, pemeriksaan keluar masuk barang, hingga pencegahan penyelundupan. Keputusan keras mengganti pimpinan Bea Cukai dinilai tepat sasaran karena menyasar langsung ke jantung kekuatan ekonomi bangsa.

Indonesia terus didera persoalan hilangnya pendapatan akibat ulah kelompok ekonomi lama. Berbagai modus kejahatan seperti under invoicing, manipulasi HS code, hingga pemalsuan dokumen barang terus menjamur. Kondisi buruk ini membuat agenda nasionalisme ekonomi yang dibawa pemerintah mau tidak mau harus berhadapan dengan kepentingan mafia tersebut.

"Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis," paparnya. ***