Pemerintah Tahan Kenaikan BBM di Tengah Krisis Geopolitik Timur Tengah

JAKARTA - Lonjakan harga minyak mentah global yang sukses menembus level 100 dolar AS per barel disikapi pemerintah dengan langkah antisipatif. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difungsikan sebagai peredam kejut agar fluktuasi harga energi dunia tidak langsung memukul ekonomi rakyat.

"Nanti kalau harga minyak dunia naik pun, kita akan coba absorb lewat APBN, dan kita akan mengendalikan semaksimal mungkin," papar Purbaya di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Lonjakan ekstrem ini dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik menyusul serangan militer ke sejumlah fasilitas energi di Teheran, Iran. Perdagangan minyak mentah jenis Brent meroket tajam hingga menyentuh 111,04 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) bertengger di posisi 107,40 dolar AS per barel.

Melihat situasi pasar yang kian memanas, Purbaya meminta masyarakat tidak terburu-buru panik. Ia menegaskan evaluasi fiskal menggunakan parameter rata-rata harga tahunan, sehingga fluktuasi harian yang liar tidak serta-merta menjadi dasar penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

"Jangan terlalu cepat-cepat menyimpulkan harga akan 100 terus. Kita monitor dari waktu ke waktu dan saya tidak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan," urainya.

Ia menjamin belum ada rencana mencabut atau mengevaluasi ulang subsidi energi dalam waktu dekat. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas daya beli masyarakat sembari terus memantau pergerakan harga komoditas tersebut.

"Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian menaikkan harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya. Nanti kalau sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," tambahnya.

Selain menyiagakan instrumen fiskal, pemerintah juga terus mengawasi jalur distribusi energi strategis, termasuk Selat Hormuz. Langkah pengawasan ini dinilai sangat krusial untuk memastikan langkah mitigasi krisis energi nasional tetap berjalan terkendali di tengah ketidakpastian global.***