Helikopter Pribadi Prabowo Dipakai di Aceh, Tak Tercatat dalam LHKPN

JAKARTA – Penggunaan helikopter pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan bencana di Aceh kembali menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah diketahui aset udara tersebut tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Presiden.

Merujuk Pengumuman LHKPN Presiden Prabowo dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 29770 yang disampaikan Jumat (11/4/2025), tidak terdapat catatan kepemilikan pesawat maupun helikopter. Total harta kekayaan Presiden tercatat sebesar Rp2,06 triliun.

Dalam laporan tersebut, sebagian besar kekayaan berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp294,59 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor. Presiden juga melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp1,70 triliun, kas dan setara kas sebesar Rp48,04 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp16,46 miliar.

Pada bagian alat transportasi dan mesin dengan nilai Rp1,25 miliar, hanya tercantum kendaraan darat. Daftar tersebut meliputi Toyota Alphard, Honda CR-V, beberapa unit Land Rover, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Toyota Lexus, serta satu sepeda motor Suzuki. Tidak ada keterangan mengenai kepemilikan helikopter atau transportasi udara lainnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengerahkan helikopter pribadinya ke Aceh sejak awal bencana sebagai bentuk kepedulian langsung terhadap daerah terdampak.

“Sejak minggu pertama, minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya, silakan digunakan ke mana pun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama,” ujar Teddy dalam konferensi pers di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurut Teddy, helikopter tersebut digunakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk meninjau langsung kondisi warga terdampak serta wilayah dengan tingkat kerusakan terparah.

Selain helikopter milik Presiden, pemerintah juga mengerahkan armada udara gabungan untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur darat. Operasi udara tersebut melibatkan puluhan helikopter dari unsur TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga pihak swasta.

“Jadi ini datanya, ada 53 helikopter gabungan TNI-Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina dan lainnya. Ini semuanya sejak awal di tiga provinsi tersebut,” jelasnya. ***