Wujudkan Hilirisasi Migas, Pemerintah Tekan Impor Senilai USD1,4 Miliar

Proyek yang menelan investasi sekitar USD3,9 miliar ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat hilirisasi dan mendorong nilai tambah di dalam negeri.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pabrik baru ini mampu menghasilkan nilai hilirisasi hingga USD2 miliar per tahun, dengan rincian USD1,4 miliar akan menggantikan impor dan USD600 juta berpotensi menambah nilai ekspor.

"Dari total kapasitas produksinya, 70 persen akan dipasarkan di dalam negeri, dan 30% di luar negeri. Jadi selama ini kita impor, dengan pabrik ini kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya," ujar Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik tersebut pada Kamis (6/11/2025).

Fasilitas New Ethylene Project mampu mengolah naphtha sebesar 3.200 kiloton per tahun (kTA), dengan dukungan LPG hingga 50% sebagai bahan tambahan. Dari proses tersebut dihasilkan produk hulu seperti ethylene (1.000 kTA), propylene (520 kTA), mixed C4 (320 kTA), pyrolysis gasoline (675 kTA), pyrolysis fuel oil (26 kTA), dan hydrogen (45 kTA).

Sementara itu, produk hilir yang dihasilkan meliputi high density polyethylene (HDPE) sebanyak 250 kTA, linear low density polyethylene (LLDPE) sebanyak 200 kTA, polypropylene (PP) sebanyak 350 kTA, butadiene sebanyak 140 kTA, raffinate sebanyak 180 kTA, serta benzene, toluene, dan xylene (BTX) dengan total kapasitas 400 kTA.

Produk-produk petrokimia tersebut akan menjadi bahan baku bagi berbagai industri, seperti pembuatan botol plastik, kabel, bumper kendaraan, alat kesehatan, ban, karet sintetis, pembasmi serangga, hingga cat.

"Hari ini membuktikan bahwa hilirisasi Indonesia tidak hanya kita bangun hilirisasi mineral dan batubara, tapi juga sudah mulai beranjak ke hilirisasi minyak dan gas bumi," tegas Bahlil.

Menteri Bahlil menegaskan fasilitas pengolahan turunan migas berskala besar ini diharapkan memperkuat ketersediaan bahan baku berbasis petrokimia dalam negeri, mengurangi tekanan pada neraca perdagangan, serta memperkuat ekosistem industri nasional. ***