Melanggar Etik, MKD Perpanjang Hukuman Sahroni Nafa dan Eko

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kembali mengetuk palu sanksi bagi tiga anggota DPR RI: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Ketiganya dinyatakan bersalah melanggar kode etik dan dijatuhi hukuman tambahan berupa perpanjangan masa nonaktif tanpa hak keuangan sebagai wakil rakyat.

“Menyatakan teradu lima, Ahmad Sahroni, terbukti telah melanggar kode etik DPR,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, dalam sidang pembacaan putusan di Kompleks Parlemen, Rabu (5/11/2025).

Adang menjelaskan, MKD menjatuhkan sanksi berbeda bagi ketiganya. Ahmad Sahroni dikenai masa nonaktif enam bulan sejak tanggal putusan dibacakan. Hukuman itu mengikuti keputusan internal Partai NasDem yang sebelumnya juga menonaktifkan Sahroni.

Untuk Nafa Urbach, MKD memutuskan sanksi nonaktif selama tiga bulan. Ia diminta lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama dalam menyampaikan pandangan di ruang publik yang dianggap mencoreng nama lembaga.

“Meminta teradu dua, Nafa Urbach, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk ke depannya,” tegas Adang.

Sedangkan Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional (PAN) dijatuhi hukuman nonaktif selama empat bulan, terhitung sejak putusan dibacakan. Ketiganya juga dipastikan tidak akan menerima gaji maupun tunjangan selama masa sanksi.

Dalam putusan yang sama, MKD memutuskan dua anggota DPR lainnya, Adies Kadir dari Partai Golkar dan Surya Utama atau Uya Kuya dari PAN, dinyatakan tidak terbukti melanggar etik. Keduanya pun dikembalikan ke posisi aktif sebagai anggota DPR RI.

Adang menegaskan, keputusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan MKD yang digelar Rabu (5/11/2025) dan bersifat final serta mengikat.

Kasus pelanggaran etik ini berawal dari keputusan sejumlah partai politik yang menonaktifkan kadernya di DPR RI pada akhir Agustus 2025. Langkah itu diambil setelah muncul tekanan publik dan aksi demonstrasi besar yang menyoroti sikap sejumlah anggota dewan. Kini, lewat keputusan MKD, babak akhir dari polemik itu resmi ditetapkan di Senayan. ***