Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tim Gabungan Gerebek Sarang Narkoba Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam, Lima Terduga Pengedar Diringkus
Kabar Bertuah
23 jam yang lalu
Tim Gabungan Gerebek Sarang Narkoba Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam, Lima Terduga Pengedar Diringkus
2
Warga Keluhkan Macet Tuanku Tambusai Pekanbaru, Dinas PUPR Riau Kebut Proyek Pelebaran Jalan
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Warga Keluhkan Macet Tuanku Tambusai Pekanbaru, Dinas PUPR Riau Kebut Proyek Pelebaran Jalan
3
Wako Pekanbaru Ultimatum Jajaran OPD, Pelayanan Publik dan Keluhan Warga Wajib Direspons Cepat
Balai Kota
6 jam yang lalu
Wako Pekanbaru Ultimatum Jajaran OPD, Pelayanan Publik dan Keluhan Warga Wajib Direspons Cepat
4
Ringankan Beban Orang Tua, Pemkot Pekanbaru Salurkan 19.900 Seragam Sekolah Gratis
Balai Kota
2 jam yang lalu
Ringankan Beban Orang Tua, Pemkot Pekanbaru Salurkan 19.900 Seragam Sekolah Gratis
5
Selamatkan Pohon Peneduh Jalan, Bapenda Pekanbaru Copot Paksa Ratusan Spanduk Ilegal
Kabar Bertuah
3 jam yang lalu
Selamatkan Pohon Peneduh Jalan, Bapenda Pekanbaru Copot Paksa Ratusan Spanduk Ilegal
6
Estetika Kota Bertuah Makin Tertata, Tiga Kilometer Kabel Udara Jalan Paus Dipindah ke Bawah Tanah
Kabar Bertuah
4 jam yang lalu
Estetika Kota Bertuah Makin Tertata, Tiga Kilometer Kabel Udara Jalan Paus Dipindah ke Bawah Tanah
Home  /  Berita  /  Kampus

Pukat UGM: Jokowi dan Pejabat Era-nya Harus Dimintai Keterangan Terkait Proyek Whoosh

Pukat UGM: Jokowi dan Pejabat Era-nya Harus Dimintai Keterangan Terkait Proyek Whoosh
Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh
Kamis, 30 Oktober 2025 10:11 WIB

JAKARTA – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman menegaskan bahwa eks Presiden Joko Widodo perlu dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Ia menyebut, Jokowi sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam pembangunan Whoosh memiliki tanggung jawab besar atas kebijakan dan penggunaan anggaran proyek yang kini membengkak hingga Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS.

“Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, hingga pelaksana proyeknya harus diperiksa. Semua yang terlibat dari tahap kebijakan sampai pelaksanaan harus dimintai keterangan,” ujar Zaenur dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, KPK perlu memeriksa seluruh pihak terkait untuk menelusuri dugaan mark up yang disebut-sebut menjadi penyebab membengkaknya biaya proyek strategis nasional tersebut.

Zaenur menambahkan, selain pemeriksaan terhadap pejabat, semua dokumen proyek juga wajib diaudit secara menyeluruh, mulai dari tahap negosiasi hingga pelaksanaan di lapangan.

“Semua dokumen harus diaudit, dari MOU, kontrak, sampai pengadaan barang dan jasa. Dari hasil audit itu nanti bisa terlihat apakah ada unsur tindak pidana atau tidak,” paparnya.

Ia menilai audit investigatif menjadi langkah penting agar publik mendapatkan kejelasan terkait persoalan yang menjerat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), selaku pelaksana proyek.

“Harus dilakukan audit investigatif agar terbuka apakah ini murni persoalan perencanaan atau ada indikasi korupsi di dalamnya,” jelasnya.

Zaenur juga menyoroti kondisi KCIC yang saat ini menanggung beban utang besar dan diperkirakan baru bisa lunas dalam 40 hingga 60 tahun mendatang.

“Proyek KCIC ini jelas bermasalah. Ada pembengkakan lebih dari 30 persen, beban operasional tinggi, dan utang besar yang memberatkan jangka panjang,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut harus dijawab dengan langkah hukum dan audit transparan agar publik mengetahui akar masalah sebenarnya di balik pembangunan proyek Whoosh yang semula digadang-gadang menjadi simbol kemajuan transportasi nasional itu. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:tribunnews.com
Kategori:Kampus
wwwwww