Purbaya Genjot Pertumbuhan Ekonomi Lewat Dana Menganggur, Target 2026 Tembus di Atas 6 Persen

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tengah menyiapkan gebrakan besar dalam kebijakan fiskal Indonesia. Tak ingin uang negara hanya mengendap di Bank Indonesia, ia bertekad mengalirkannya ke sistem ekonomi nasional agar mampu mendongkrak pertumbuhan.

Purbaya menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen pada 2025 dan melaju lebih cepat hingga di atas 6 persen pada 2026. “Saya yakin triwulan keempat tahun ini bisa di atas 5,5 persen, jadi full year-nya sekitar 5,2 persen,” ujar Purbaya dalam acara Economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Jika ekonomi masih berjalan lambat hingga akhir tahun, ia siap mengambil langkah cepat. “Kalau masih belum terlalu cepat, saya akan gelontorkan lagi uang dari kas pemerintah di bank sentral ke sistem perekonomian supaya semakin bergerak,” tegasnya.

Langkah ini menjadi sinyal perubahan besar dalam manajemen keuangan negara. Purbaya, yang baru sebulan lebih menjabat menggantikan Sri Mulyani, ingin mengoptimalkan dana publik yang selama ini “tidur” di Bank Indonesia. “Duit pemerintah yang mengendap di BI sempat tembus Rp500 triliun. Itu tidak produktif, malah bikin negara rugi karena harus bayar bunga sekitar 6 persen per tahun,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, hanya dari dana Rp400 triliun yang mengendap, pemerintah harus menanggung bunga sekitar Rp24 triliun per tahun. “Ini bentuk inefisiensi yang harus dihentikan. Uang sebesar itu seharusnya bisa menggerakkan ekonomi rakyat, bukan cuma diam di bank sentral,” katanya.

Sebagai langkah awal, Purbaya telah menempatkan Rp200 triliun dari dana pemerintah ke lima bank BUMN: BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun. Dana ini diharapkan mempercepat penyaluran kredit dan memperkuat likuiditas di sektor riil.

Namun, Purbaya tidak berhenti di situ. Ia memerintahkan Direktorat Jenderal Anggaran untuk meninjau seluruh regulasi yang memungkinkan sisa Rp400 triliun dana negara di BI bisa dimasukkan ke APBN. “Saya sudah minta Ditjen Anggaran pelajari dasar hukumnya. Kalau bisa masuk ke sistem APBN, kita bisa kurangi defisit dan dorong ekonomi lebih jauh,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya soal efisiensi fiskal, tapi juga soal perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara. “Ini bukan semata-mata soal angka, tapi soal filosofi. Uang rakyat harus bekerja, bukan disimpan. Pemerintah harus jadi motor ekonomi, bukan remnya,” tegas Purbaya.

Purbaya optimistis, dengan pengelolaan kas yang lebih aktif, perekonomian nasional bisa tumbuh lebih cepat dari proyeksi. Ia menargetkan pertumbuhan 6 persen pada 2026 dan memperkirakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo, ekonomi nasional bisa mendekati 8 persen.

“Tahun depan saya harap sudah di atas 6 persen, dan tahun-tahun berikutnya semakin cepat. Kalau semua sektor jalan — swasta, industri, konsumsi, investasi — kita bisa tembus 8 persen di tahun kelima,” ujarnya.

Langkah Purbaya menuai perhatian di kalangan ekonom. Mereka menilai kebijakan ini berani namun penuh risiko, terutama terkait potensi lonjakan likuiditas dan tekanan inflasi. Namun, di sisi lain, strategi ini dianggap mampu memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

“Pemerintah harus berani mengambil langkah out of the box. Kalau uang negara hanya diam, ekonomi tidak akan pernah tumbuh cepat. Tapi kalau uang itu bergerak dengan terukur, hasilnya akan luar biasa,” tambahnya.

Bagi Purbaya, kebijakan ini bukan sekadar ambisi angka pertumbuhan, melainkan upaya mempercepat manfaat ekonomi bagi masyarakat. “Rakyat tidak bisa menunggu uang negara disimpan. Uang itu harus turun ke lapangan, biar ekonomi bergerak dan rakyat merasakan manfaatnya,” tutupnya. **