Sistem Coretax Disorot, DPR Nilai Digitalisasi Pajak Malah Rugikan Negara

JAKARTA – Proyek digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax Administration System kembali menuai kritik. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, menilai sistem tersebut justru menjadi beban baru bagi negara karena gagal berfungsi optimal dan mempersulit wajib pajak.

Mekeng mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek yang dibangun pada masa kepemimpinan Sri Mulyani tersebut.

“Saya menyarankan agar Menkeu minta BPK melakukan pemeriksaan khusus — mulai dari proses pengadaan, pemilihan vendor, sampai kesesuaian harga. Kalau tidak sesuai, ya jelas bisa merugikan keuangan negara,” ujar Mekeng di Jakarta, Minggu (26/10/2025).

Menurutnya, tujuan awal pembangunan Coretax adalah mempermudah wajib pajak sekaligus menutup ruang praktik kecurangan antara petugas dan masyarakat. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Banyak keluhan bahwa sistem tersebut justru menyulitkan proses pelaporan dan pembayaran pajak.

“Bayar pajak jadi tidak mudah. Padahal sistem ini mestinya bikin semuanya efisien dan transparan. Kalau malah bikin repot, lebih baik ditinjau ulang,” tegasnya. 

Politikus Golkar itu juga menilai langkah Menkeu Purbaya yang ingin menilai ulang sistem warisan Sri Mulyani sebagai langkah tepat. Ia menegaskan, bila ada indikasi penyimpangan, pemeriksaan hukum harus tetap berjalan. “Kalau nanti dalam audit ditemukan nama-nama yang harus dimintai pertanggungjawaban, silakan itu jadi urusan penegak hukum,” katanya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan banyak kelemahan teknis dalam sistem Coretax setelah dilakukan pengujian oleh tim keamanan siber nasional. Ia bahkan menyebut sebagian kode sistem dibuat tanpa standar profesional.

“Kita sudah panggil hacker lokal yang punya reputasi internasional. Mereka temukan banyak celah keamanan, bahkan ada bagian sistem yang katanya dibuat oleh anak lulusan SMA,” ungkap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat (24/10/2025).

Purbaya menegaskan, evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar sistem pajak nasional tidak menjadi sumber kebocoran pendapatan negara. “Kita tidak mau sistem digital justru membuat negara rugi. Coretax harus dibenahi total,” tegasnya. ***