Sanksi IOC Dinilai Tak Adil, Akademisi Unair Minta KOI Perkuat Diplomasi Olahraga Internasional

JAKARTA – Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia buntut pembatalan visa atlet Israel di Kejuaraan Senam Artistik Dunia 2025 dinilai tidak mencerminkan keadilan dalam dunia olahraga. Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (Unair), Probo Darono Yakti, menilai langkah IOC terkesan terburu-buru dan sarat tekanan politik global.

Menurut Probo, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) perlu segera mengambil langkah diplomatik agar sanksi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar. “KOI harus cepat menjelaskan posisi Indonesia kepada IOC, bahwa penolakan visa atlet Israel bukan bentuk diskriminasi rasial, tetapi keputusan yang lahir dari konteks sosial dan politik dalam negeri,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).

Ia menegaskan, respons pemerintah dan KOI harus dilakukan secara terbuka, proporsional, dan diplomatis. “Jangan defensif, tapi gunakan diplomasi olahraga untuk menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pertimbangan kemanusiaan yang kuat, terutama dalam solidaritas terhadap Palestina,” katanya.

Sanksi yang dijatuhkan IOC muncul setelah Indonesia menolak kehadiran atlet Israel di ajang internasional tersebut. Pemerintah berdalih keputusan itu diambil setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah kejuaraan.

Probo menilai, keputusan Indonesia sebenarnya sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan politik luar negeri bebas aktif. Namun, ia menyoroti cara IOC bereaksi yang dinilai tidak proporsional. “IOC begitu cepat menjatuhkan sanksi setelah Israel mengajukan protes ke pengadilan arbitrase olahraga (CAS). Tapi saat Israel menyerang Palestina, IOC diam. Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam tata kelola olahraga internasional,” jelasnya.

Ia juga membandingkan sikap IOC terhadap Rusia dan negara lain. “Rusia langsung disanksi karena invasi ke Ukraina, tetapi saat Israel melakukan agresi ke Palestina, tidak ada reaksi berarti. Bahkan, ketika Amerika Serikat melarang delegasi Iran hadir di undian grup Piala Dunia 2026, FIFA juga memilih diam,” tegas Probo.

Menurutnya, lembaga olahraga dunia seperti IOC dan FIFA sudah lama tidak steril dari kepentingan politik global. “Olahraga sering dijadikan alat diplomasi dan kekuasaan. Keputusan-keputusan mereka tidak selalu berdasar pada nilai universal, tapi pada pengaruh geopolitik dan ekonomi negara besar,” ujarnya.

Probo menilai, situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi olahraga dan memperjuangkan keadilan di tingkat global. Ia mendorong agar KOI dan Kementerian Luar Negeri bekerja sama dalam menjelaskan konteks keputusan Indonesia kepada dunia internasional. “Sport diplomacy harus digunakan untuk memperbaiki persepsi global terhadap Indonesia. Kita harus tegas tapi tetap elegan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Probo menilai bahwa sanksi ini menjadi pengingat penting bagi Indonesia agar berhati-hati dalam mengelola kebijakan olahraga internasional. “Indonesia perlu membangun posisi strategis di dunia olahraga global, bukan sekadar sebagai peserta, tetapi juga sebagai negara yang berani memperjuangkan prinsip kemanusiaan,” tutupnya. ***