Krisis Transparansi Proyek Whoosh Kian Terbuka CISA Desak Audit Menyeluruh

JAKARTA – Polemik dugaan penggelembungan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali memantik sorotan publik. Lembaga kajian Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) menilai akar masalah bukan hanya pada nilai mark-up, tetapi pada lemahnya tata kelola dan transparansi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, menilai, penyelidikan hukum memang perlu dilakukan, namun langkah itu harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengambilan keputusan di level pemerintah pusat.

"Persoalan proyek Whoosh tidak bisa dilihat sebatas angka. Ini menyangkut proses perencanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan yang kurang terbuka sejak awal," ujar Herry di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Rantai Keputusan yang Kabur

Herry menyebut, rantai tanggung jawab proyek Whoosh harus ditelusuri mulai dari konsorsium PT KCIC hingga lembaga negara yang merancang kebijakan seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Bappenas.

"Jika lembaga perencana negara turut menyetujui skema pembiayaan dan standar efisiensi, maka seharusnya mereka juga ikut bertanggung jawab terhadap hasilnya," tegasnya.

Menurut CISA, lemahnya koordinasi antarlembaga membuat pengawasan publik sulit dilakukan. Kondisi ini membuka ruang bagi potensi pelanggaran dan ketidakefisienan anggaran.

Desakan Audit dan Keterbukaan Data

Sebelumnya, Managing Editor Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, juga menyoroti keengganan lembaga penegak hukum untuk bertindak cepat. Ia menilai indikasi mark-up dalam proyek ini sangat jelas dan seharusnya cukup menjadi dasar penyelidikan.

"Proyek sebesar ini tidak mungkin tanpa jejak dokumen. Transparansi data harus dibuka ke publik, bukan hanya menunggu laporan resmi," ungkap Anthony di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Anthony bahkan menuding keputusan pemerintah yang menggandeng China dalam proyek ini menjadi titik awal ketimpangan biaya. Ia menyebut bunga pinjaman China mencapai 20 kali lipat dari Jepang, padahal nilai proyeknya tak jauh berbeda.

Proyek Bengkak, Beban Negara Membengkak

Data terakhir menunjukkan, biaya proyek Whoosh melonjak hingga US$7,22 miliar akibat pembengkakan (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar. Jika dihitung, biaya per kilometer mencapai US$50,5 juta, jauh di atas standar proyek serupa di negara lain.

Anthony menegaskan, pembengkakan biaya ini bukan semata akibat inflasi atau teknis konstruksi, melainkan karena desain kebijakan yang tidak efisien.

"Ketika bunga utang saja mencapai US$120 juta per tahun, jelas ada kesalahan dalam desain finansial yang sejak awal disembunyikan di balik jargon business to business," katanya.

Akuntabilitas Publik Diuji

CISA menilai, proyek Whoosh kini menjadi ujian nyata akuntabilitas pemerintahan dalam mengelola proyek strategis nasional. Tanpa keterbukaan informasi dan audit independen, potensi pelanggaran hukum bisa terus berulang pada proyek lain.

"Sudah saatnya lembaga penegak hukum menelusuri bukan hanya siapa yang diuntungkan, tapi juga siapa yang menutup-nutupi," tegas Herry.

Ia menambahkan, publik berhak mengetahui mengapa proyek yang dijanjikan efisien dan tidak memakai APBN justru berubah menjadi beban utang besar negara. ***