Tambahan Likuiditas Rp200 Triliun Bikin Bankir “Kaget”, Airlangga: Sekarang Harus Lebih Aktif Salurkan Kredit

JAKARTA – Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalirkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke lima bank pelat merah rupanya menimbulkan reaksi beragam di kalangan perbankan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, langkah tersebut sempat membuat sejumlah bankir “panas dingin” menghadapi lonjakan likuiditas di akhir tahun.

“Bankir sempat panas dingin. Tadinya mereka sudah tenang jelang akhir tahun, tapi kemudian dipacu lagi dengan tambahan likuiditas Rp200 triliun di pasar,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Penempatan dana jumbo itu dilakukan di lima bank BUMN: BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun. Tujuannya jelas — untuk memperlonggar likuiditas, menurunkan biaya dana (cost of fund), dan mendorong penurunan suku bunga kredit. 

Airlangga menjelaskan, tambahan dana tersebut diharapkan bisa menekan persaingan antarbank yang selama ini menyebabkan tingginya suku bunga. Dengan likuiditas yang melimpah, bank diharapkan lebih berani mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif.

“Dengan likuiditas yang cukup, bank bisa lebih leluasa menyalurkan kredit, bukan sekadar menyimpan uangnya di instrumen aman. Ini juga cara kita untuk menggerakkan ekonomi,” tegasnya.

Namun di sisi lain, Airlangga memahami adanya keresahan di kalangan bankir pelat merah. Tambahan dana besar berarti tanggung jawab besar pula untuk menjaga kualitas kredit agar tidak menimbulkan risiko baru.

“Mereka harus kerja lebih cepat, menyalurkan dana ke sektor riil. Kalau tidak, justru akan menimbulkan tekanan baru di manajemen perbankan,” ujarnya

Selain menyuntikkan dana Rp200 triliun, pemerintah juga menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp130 triliun. Program ini menyasar pelaku UMKM sektor properti serta masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah. 

Dari total Rp130 triliun tersebut, Rp113 triliun dialokasikan untuk sisi penyediaan (developer), sedangkan Rp17 triliun diperuntukkan bagi pembeli rumah. Pemerintah menanggung bunga 5 persen untuk penyedia rumah, serta memberikan subsidi bunga 10 persen bagi debitur dengan plafon kredit hingga Rp100 juta, dan 5,5 persen untuk plafon Rp100 juta–Rp500 juta.

“Program ini bisa menambah pasokan rumah rakyat. Dari KUR saja, kita perkirakan bisa membangun sekitar 320 ribu unit rumah tipe kecil,” ungkap Airlangga.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, sambil tetap mempertahankan defisit fiskal di bawah 3 persen dan rasio utang yang terkendali.

“Dengan kebijakan fiskal yang disiplin dan inovatif, pemerintah ingin memastikan ekonomi tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ucapnya. 

Airlangga juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperkuat investasi, hilirisasi industri, dan digitalisasi UMKM sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen.

“Indonesia punya ketahanan ekonomi yang baik. Likuiditas kuat, fiskal sehat, dan sektor riil bergerak. Sekarang waktunya semua pihak bekerja lebih cepat agar pertumbuhan bisa dirasakan masyarakat,” tutup Airlangga. ***