DPR Minta Maaf, Mahasiswa Tantang Telepon Kapolri tapi Tak Digubris

JAKARTA – Pertemuan antara pimpinan DPR dengan mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan kelompok Cipayung Plus pada Rabu (3/9/2025) berakhir dengan nuansa kontras: DPR membuka forum dengan permintaan maaf, sementara mahasiswa menutupnya dengan tuntutan keras yang tak dipenuhi.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf mewakili pimpinan dewan. "Selaku pimpinan DPR, kami menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dasco menegaskan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan. Mulai dari penghentian tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja luar negeri, hingga efisiensi agenda kunjungan di dalam negeri. "Formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan," katanya.

Namun, mahasiswa menilai permintaan maaf tanpa tindakan konkret tidak berarti. Dalam forum audiensi, Abdul Hakim dari HMI menantang langsung para pimpinan dewan—Dasco, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal—untuk menghubungi Kapolri.

"Segera telepon Kapolri, sampaikan permintaan kami. Bebaskan kawan-kawan kami," tegas Abdul Hakim.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa yang ditangkap dalam aksi di Jakarta dan daerah lain tidak melakukan kekerasan. "Kami ini menyampaikan aspirasi dengan benar. Tidak ada pengerusakan, tidak ada pembakaran," katanya.

Meski desakan dilontarkan berkali-kali, pimpinan DPR tidak segera menindaklanjuti permintaan tersebut. Mereka hanya menampung tuntutan itu untuk diteruskan kepada Kapolri.

Pertemuan yang seharusnya jadi ruang dialog pun meninggalkan tanda tanya besar: apakah DPR benar-benar mendengar suara mahasiswa, atau sekadar menenangkan gejolak dengan kata-kata manis tanpa aksi nyata?. ***