Pramono Anung Dinilai Bijak Tak Temui Massa, Katar: Aksi Ditujukan ke DPR dan Pusat

JAKARTA – Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk tidak menemui massa demonstrasi yang memadati ibu kota pekan lalu menuai pembelaan. Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) menilai langkah itu sudah sesuai porsinya.

“Fokus tuntutan massa kemarin adalah DPR RI dan pemerintah pusat. Jadi wajar bila Gubernur DKI tidak turun tangan,” kata Ketua Katar, Sugiyanto, Selasa (2/9/2025).

Menurut Sugiyanto, bila Pramono nekat muncul di depan massa, justru akan menimbulkan tafsir politik yang salah. “Seolah-olah Gubernur DKI ingin mengambil alih panggung isu nasional. Padahal itu bukan ranahnya,” ujarnya.

Katar menilai, keputusan Pramono lebih tepat diarahkan pada menjaga stabilitas kota. “Dengan situasi Jakarta yang rawan, kepala daerah memang harus lebih fokus mengamankan wilayah dan menata kembali kota usai demo,” jelasnya.

Muncul perbandingan dengan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menemui massa langsung. Namun Sugiyanto menyebut kondisi keduanya berbeda. “Di Yogyakarta dan Jawa Barat, tuntutan demonstran memang ditujukan ke pemprov setempat. Di Jakarta, isu yang diangkat sepenuhnya ditujukan ke DPR,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Katar, sikap Pramono tidak bisa dibaca sebagai abai, melainkan strategi menghindari tafsir keliru di tengah situasi politik yang sedang panas.***