Viral! Jerome Polin Ungkap Tawaran Buzzer Rp150 Juta di Tengah Gelombang Demo Mahasiswa

JAKARTA – Saat ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut keadilan, publik dikejutkan dengan pengakuan Jerome Polin. Influencer sekaligus pakar matematika itu membongkar adanya tawaran menggiurkan: Rp150 juta untuk sekali posting konten pencitraan pemerintah.

Jerome mengunggah tangkapan layar WhatsApp yang berisi tawaran kerja sama dari sebuah agency. Dalam penjelasannya, ia diminta ikut kampanye bertajuk “Ajak Damai Indonesia” dengan membuat konten reels di Instagram pada 1 September, serentak pukul 15.00 WIB.

Syaratnya, caption wajib berisi ajakan damai, menyebut pemerintah, DPR, Brimob, ojol, dan masyarakat. Influencer juga dilarang memakai musik lain atau kata-kata negatif. Semua diarahkan agar narasi berjalan manis.

“Ada tawaran fee Rp150 juta untuk jadi buzzer,” tulis Jerome di Instagram, Jumat (29/8/2025).

Namun, tawaran itu ditolaknya. Jerome menilai uang rakyat semestinya digunakan untuk kepentingan publik, bukan pencitraan. Ia bahkan menyinggung perbandingan sederhana: Rp150 juta bisa membayar gaji 15 guru selama sebulan dengan penghasilan Rp10 juta per orang.

“Uang rakyat dipakai untuk bikin narasi pencitraan seolah semua baik-baik saja. Kalau dipakai untuk gaji guru, ada 15 guru bisa sejahtera. Jangan lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tegasnya.

Unggahan Jerome langsung memicu gelombang reaksi warganet. Banyak yang mendukung sikapnya, bahkan menyerukan agar publik menandai para influencer yang kelak menerima tawaran serupa. “Kalau tanggal 1 tiba-tiba ada artis atau KOL ngajak damai, tandai saja. Itu harga dirinya Rp150 juta,” tulis seorang netizen di kolom komentar.

Jerome sendiri sudah lebih dulu vokal menyoroti kericuhan di Jakarta yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, usai dilindas kendaraan taktis Brimob. Ia menegaskan rakyat semakin ditindas, sementara wakil rakyat justru absen mendengarkan aspirasi.

Kini, dengan pengakuannya soal tawaran buzzer, Jerome kembali mengingatkan agar publik tidak apatis. “Kita berhak atas transparansi uang pajak. Jangan diam, semua mata melihat,” tulisnya. ***