Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bareskrim Polri Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden, Terancam 10 Tahun
Nasional
19 jam yang lalu
Bareskrim Polri Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden, Terancam 10 Tahun
2
Ringankan Beban Orang Tua, DPRD Pekanbaru Dorong Seluruh Siswa SD dan SMP Dapat Seragam Gratis
Parlemen
21 jam yang lalu
Ringankan Beban Orang Tua, DPRD Pekanbaru Dorong Seluruh Siswa SD dan SMP Dapat Seragam Gratis
3
Waspada Modus Liquid Sintetis, KIPAN Pekanbaru Dukung Sikap Tegas Kapolri Tertibkan Vape
Kabar Bertuah
21 jam yang lalu
Waspada Modus Liquid Sintetis, KIPAN Pekanbaru Dukung Sikap Tegas Kapolri Tertibkan Vape
4
Rakernas IMI 2026 di Pekanbaru, Agung Nugroho Incar Peluang Ekonomi Lewat Tuan Rumah Balapan
Gelanggang
5 jam yang lalu
Rakernas IMI 2026 di Pekanbaru, Agung Nugroho Incar Peluang Ekonomi Lewat Tuan Rumah Balapan
5
Tim Gabungan Gerebek Kampung Narkoba Pangeran Hidayat Pekanbaru, Empat Terduga Pelaku dan Ratusan Gram Sabu Diamankan
Kabar Bertuah
21 jam yang lalu
Tim Gabungan Gerebek Kampung Narkoba Pangeran Hidayat Pekanbaru, Empat Terduga Pelaku dan Ratusan Gram Sabu Diamankan
Home  /  Berita  /  Parlemen

Bukan Sekadar Tunjangan, Kata-Kata DPR yang Menghina Rakyat Jadi Biang Kerusuhan

Bukan Sekadar Tunjangan, Kata-Kata DPR yang Menghina Rakyat Jadi Biang Kerusuhan
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK) saat ditemui di Gedung Kampus Utama Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (27/8/2025).
Sabtu, 30 Agustus 2025 06:06 WIB

JAKARTA – Gelombang aksi unjuk rasa yang meluas sejak awal pekan ini dinilai tidak lahir dari ruang kosong. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai percikan amarah bermula dari kata-kata wakil rakyat sendiri yang dianggap merendahkan martabat publik.

“Jangan bicara asal-asalan, jangan menghina masyarakat. Itu yang jadi penyebab masalah ini,” ujar JK dalam pernyataan resminya, Jumat (29/8/2025).

Dari Isu Tunjangan hingga Ucapan yang Memantik Amarah

Awalnya, publik hanya mempertanyakan isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Namun bukannya meredam, sejumlah anggota DPR justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai melecehkan akal sehat rakyat.

Mulai dari klaim perlunya tunjangan rumah Rp50 juta, hingga pernyataan pedas Ahmad Sahroni yang menyebut seruan “bubarkan DPR” sebagai perkataan “orang tolol se-dunia”.

Alih-alih menjernihkan suasana, ucapan-ucapan itu justru menjadi sumbu yang menyalakan api di jalanan.

Luka yang Membesar Usai Tragedi Ojol

Situasi makin memburuk setelah tragedi Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dari isu tunjangan yang menggelitik perasaan, kini kemarahan rakyat bercampur dengan duka dan rasa tidak adil.

JK memahami kemarahan itu, tetapi ia mengingatkan agar aksi tidak meluas hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi. “Kalau kota bergejolak, kehidupan ekonomi berhenti. Pendapatan rakyat berkurang, beban hidup makin berat,” ujarnya.

Pelajaran bagi DPR dan Rakyat

Bagi JK, gelombang demo ini seharusnya menjadi peringatan besar: bahwa demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, melainkan juga bagaimana wakil rakyat menjaga tutur katanya.

“Pejabat dan anggota DPR harus menahan diri. Begitu juga masyarakat, mari sama-sama menjaga lingkungan masing-masing,” tegasnya.

Menurut JK, ucapan wakil rakyat yang sembrono bisa sama berbahayanya dengan kebijakan yang salah arah. Keduanya bisa menyalakan api yang merambat ke seluruh negeri. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:kompas.com
Kategori:Parlemen
wwwwww